Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Sebut Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Jauh dari Harapan

Anggota DPR Sebut Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Jauh dari Harapan nelayan. shutterstock

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, Dedi Mulyadi menilai kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan masih jauh dari harapan. Banyak kebijakan yang telah disepakati terkait konservasi yang dilanggar.

Salah satunya kebijakan ekspor benih lobster (benur) beberapa waktu lalu yang bertentangan dengan prinsip konservasi. Tak hanya benur, kementerian yang dipimpin Sakti Wahyyu Trenggono ini bahkan berencana melakukan ekspor batu karang ke luar negeri.

"Dari kebijakan itu (ekspor benur) saya tidak sepakat, karena bagi saya itu bertentangan dengan prinsip konservasi. Masalah berikutnya juga ada rencana ekspor batu karang yang biasa disimpan di akuarium, saya menolak itu," kata Dedi dalam diskusi daring bertajuk: Masyarakat bahari, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Perampasan Ruang Hidup, Jakarta, Kamis (28/1).

Dedi mengatakan, seharusnya laut dijadikan sebagai area konservasi dengan fungsi ekonomi. Bukan sebaliknya, fungsi ekonomi dalam aktivitas konservasi.

Selain itu, dia menilai pengelolaan laut masih belum terintegrasi dengan baik. Banyak aturan tumpang tindih antar kementerian. Semisal yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menentukan jalur tangkap ikan. Dalam kebijakan ini ternyata bertentangan dengan kebijakan kementerian lain yang melakukan aktivitas pertambangan di laut.

"Lagi-lagi ini bertentangan dengan pengelolaan tambang yang dikelola BUMN, PT Timah yang mendapat izin usaha dari Kementerian ESDM," kata dia.

Tak Bisa Berjalan Sendiri

Sehingga dia menilai, program kelautan tidak bisa dikerjakan secara masing-masing. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab pada akhirnya setiap kementerian memiliki program dan kebijakan sendiri.

"Masalah kita ini program kelautan ini tidak berdiri sendiri, setiap kementerian ini punya kebijakan masing-masing yang kadang sering bertentangan," kata dia.

Dedi menambahkan, kondisi ini terjadi karena banyak pelaku usaha yang duduk sebagai pimpinan dan berperan dalam pengambilan keputusan. "Itu karena dunia usaha banyak sekali yang tumbuh sebagai para pengambil keputusan. Ini PR besar," kata dia.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Trenggono Ingin Indonesia Punya Peran Strategis di Rantai Pasok Lobster Dunia, Begini Langkah Diambil

Menteri Trenggono Ingin Indonesia Punya Peran Strategis di Rantai Pasok Lobster Dunia, Begini Langkah Diambil

Setiap tahunnya lebih dari 300 juta ekor benur mengalir secara ilegal dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
Nelayan Ini Tak Sengaja Temukan Lobster Biru Paling Langka di Dunia

Nelayan Ini Tak Sengaja Temukan Lobster Biru Paling Langka di Dunia

Penemuan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial, memukau masyarakat online dengan keindahan lobster biru yang istimewa.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Terungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia

Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Mencicipi Udang Selingkuh, Lobster Air Tawar dari Papua Hasil Perselingkuhan Udang dan Kepiting

Mencicipi Udang Selingkuh, Lobster Air Tawar dari Papua Hasil Perselingkuhan Udang dan Kepiting

Udang Selingkuh biasanya hidup di sungai-sungai yang berada di pegunungan

Baca Selengkapnya
Penangkapan Masih Bar-Bar, Ekspor Ikan dari Indonesia Ditolak Eropa

Penangkapan Masih Bar-Bar, Ekspor Ikan dari Indonesia Ditolak Eropa

Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.

Baca Selengkapnya
Anies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut

Anies Bakal Hentikan Ekspor Pasir Laut

Kebijakan untuk pengelolaan kelautan juga perlu keterhubungan antar pulau pelabuhan dengan infrastruktur darat.

Baca Selengkapnya
KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran

KKP Bakal Lakukan Uji Coba Penangkapan Ikan Terukur, Targetnya Sebelum Lebaran

Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kolaborasi dengan Vietnam Perbesar Peluang Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Lobster Global

Kolaborasi dengan Vietnam Perbesar Peluang Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Lobster Global

kolaborasi perikanan yang dibangun KKP dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam akan mendorong pengelolaan lobster.

Baca Selengkapnya