Merdeka.com - Anggota DPR RI menyoroti peningkatan rasio utang pemerintah. Hampir setiap fraksi yang menyampaikan pandangannya memberikan catatan terkait utang pemerintah. Misalnya, Juru Bicara Parta Nasdem Haerul Amri.

Dia menyebut, Fraksi Partai Nasdem menyoroti peningkatan porsi kewajiban pemerintah sebesar Rp7.538,3 triliun atau 13,7 persen dari kewajiban pemerintah per 31 Desember 2021. Dari total tersebut, kewajiban jangka pendek sebesar Rp693,4 triliun dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp6.844,9 triliun.

"Peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN," katanya dalam Rapat Paripurna dengan pembahasan RUU Penanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPR, Selasa (5/7).

Hal yang sama diungkap Juru BIcara PKB, Muhammad Kadafi. Dalam salah satu poinnya, dia menyoroti rasio utang pemerintah harus bisa terus diturunkan ke depannya.

"Beban utang pemerintah harus diturunkan karena beban bunga utang saat ini sudah sangat besar hingga menelan biaya tinggi," terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara Partai Demokrat Suhardi Duka menyoroti tingkat bunga dan yield utang pemerintah. Dia menilai tingkat itu masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.

"karena realisasi rata-rata tingkat suku bunga perbendaharaan negara 10 tahun pada tahun 2021 sebesar 6,38 persen, untuk ke depan diperlukan sumber pembiayaan yang lebih murah sehingga tingkat bunga dan yield surat utang tak jadi beban APBN," tuturnya.

Jadi Sinyal Buruk

Hal yang serupa disampaikan oleh Juru Bicara PKS Hermanto. Dia memandang peningkatan rasio utang pemerintah menjadi sinyal buruk bagi kinerja pemerintah.

"Fraksi PKS memandang bahwa kenaikan rasio utang tahun 2021 menjadi sebesar 40,74 persen dari PDB menjadi sinyal buruk terhadap kinerja pemerintah," tegasnya.

Pada kesempatan selanjutnya, Juru Bicara PAN, Athari Ghauthi Ardi membeberkan hitungannya terkait rasio utang pemerintah. Dia mencatat pemerintah perlu waspada terhadap peningkatan rasio utang yang terjadi. Meski, pada 2021 lalu masih berada di bawah ambang batas 60 persen dari PDB, tapi ada peningkatan dari tahun ke tahun.

"Pada 2016 rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 24,3 persen terus meningkat dair waktu ke waktu hingga 2021 rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 41 persen atau terus meningkat dari posisi akhir di 2020 sebesar 32,1 persen terhadap PDB," terang dia.

Kendati begitu, dia menyebut Fraksi PAN memahami utang yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan rasional. Misalnya untuk mengakselerasi atau menyelesaikan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan.

"Namun demikian fraksi PAN tetap mengingatkan pemerintah agar utang dikelola dengan hati-hati kredibel, terukur, proporsional agar terhindar dari jebakan utang sehingga utang benar-benar bermanfaat bagi indonesia," tutupnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com