Anggota DPR ramai-ramai pertanyakan data penerima BLSM

Senin, 24 Juni 2013 17:29 Reporter : Saugy Riyandi
Pembagian BLSM untuk warga miskin. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, dalam penyalurannya, banyak warga miskin yang tidak menerima dana kompensasi kenaikan harga BBM itu.

Anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mengatakan, BPS seharusnya bisa memberikan data penerima BLSM yang disebut-sebut sebanyak 15,5 juta rumah tangga (RTS) sasaran ke DPR. Sehingga DPR bisa ikut mengawasi penyalurannya.

"Data BPS kan independen, tetapi kenapa para anggota DPR minta data yang 15,5 juta penerima BLSM tidak diberikan, yang diberikan hanya pemerintah. Kan kalau kita tahu, kita bisa ikut awasi penyaluran BLSM tersebut," ujar dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (24/6)

Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengatakan pemerintah harus dapat memberikan data tersebut kepada DPR, sehingga tidak ada anggapan bahwa BLSM tidak dipolitisasi oleh salah satu partai politik tertentu.

"Saya dapet info di Sumedang, yang tercatat 350 RT tetapi yang dapat hanya 10 RT. Kita harus awasi itu, kita harus terbuka datanya, data kependudukan kita sempurna enggak? Kalau misalnya sempurna kita minta datanya. Jangan sampai ini ditutup-tutupi. Kalo memang benar tidak dipolitisir sama partai tertentu, kami minta datanya dong," kata dia. [noe]

Topik berita Terkait:
  1. BLSM
  2. BBM Naik
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.