Anggota DPR Pertanyakan Efektivitas Program Bantuan Subsidi Upah
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan total realisasi Bantuan Subsidi Upah (BSU) secara keseluruhan mencapai 98,91 persen. Rinciannya, untuk gelombang 1 realisasinya 99,11 persen dan gelombang 2 hanya 98,71 persen.
Anggota Komisi IX DPR RI Anas Thahir mempertanyakan kenapa realisasi BSU gelombang 2 turun. Seharusnya data tersebut mengalami peningkatan dibanding realisasi BSU gelombang 1.
"Meskipun data ini menyisakan sedikit pertanyaan kenapa turun 99, 11 persen lalu turun menjadi 98,71 persen pada gelombang 2. Data harusnya naik, mohon dijelaskan? Kenapa Ini mesti turun,” kata Anasa dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menaker, Senin (18/1).
Selain itu Anas Thahir juga mempertanyakan seberapa efektif BSU untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari anggaran BSU sebesar Rp29,7 triliun, seharusnya Pemerintah melalui Kemnaker bisa menyalurkan lebih banyak bantuan alternatif lainnya.
"Sebab kalau dirasakan kurang efektif, seharusnya masih banyak alternatif-alternatif lain yang bisa digunakan dengan anggaran ini, misalnya dengan membuka lapangan kerja baru bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan itu," ujar Anas.
Menjawab pertanyaan tersebut, Menaker Ida Fauziyah menyatakan, BSU ini cukup efektif dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Hal itu terbukti pada kuartal III pertumbuhan Indonesia minus 3,49 persen, lebih baik dibanding kuartal II yang minus hingga 5,32 persen.
"Jadi ini saya kira Pak Anas, resesi tidak terlalu dalam terjerembab. Maka segala upaya dilakukan dan kalau menurut prediksinya Bank Indonesia Kuartal 4 pertumbuhan ekonomi kita juga lebih baik lagi, kira-kira pertumbuhan ekonomi kita minus 2-1 persen," jelas Menaker.
Tingkatkan Kemampuan Ekonomi
Artinya kita bisa melihat langkah yang pemerintah lakukan ini menunjukkan efektivitasnya. Selain itu, Menaker secara pribadi telah mengunjungi beberapa penerima program BSU yang mana mereka berterima kasih sekali kepada pemerintah.
Demikian Menaker menegaskan kembali, tujuan BSU ini yakni untuk melindungi mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka penanganan covid-19.
"Itulah salah satu cara kita mengkompensasi, karena ada pembatasan berskala besar yang mengakibatkan berkurangnya produksi. Maka kita lakukan dengan cara pemberian subsidi ini," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaBulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bantah Program Bansos Beras Jadi Pemicu Kenaikan Harga Beras
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaBeda Program Ganjar dan Prabowo Versi Sekjen PDIP
Hasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaRamai Isu Pemprov DKI Cabut KJMU, Begini Penjelasan Heru Budi
Bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca Selengkapnya