Anggota DPR Dorong Kementan Segera Tertibkan Data e-RDKK
Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Kementerian Pertanian. Dalam rapat ini, DPR menyoroti soal penyaluran pupuk subsidi. Salah satu fokusnya yaitu Komisi IV DPR RI mendorong penertiban elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) oleh Kementerian Pertanian.
Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan penertiban data e-RDKK agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat semakin tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP Sutrisno mengatakan, penertiban data tersebut merupakan kunci dari permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, persoalan pupuk ini dinilai tidak pernah selesai dari tahun ke tahun.
"Direncana anggaran tahun 2022, terdapat anggaran Rp150 miliar untuk mengupdate e-RDKK, bimtek evaluasi tentang kelompok, serta verifikasi dan validasi e-RDKK. Nah agar masalah pupuk ke depan dapat diselesaikan, kata kuncinya ada pada penertiban e-RDKK," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Rabu (9/6).
"Kemarin Kepala Badan BPSDMP mengatakan ditiap daerah itu tiap saat melaporkan posisi data. Itu ada ga data e-RDKK yang valid? Di dalam teori statistik itu tidak ada bahwa data yang disampaikan itu otomatis langsung valid. Mesti dikaji benar validitasnya. Karena disitulah kata kunci persoalan yang akan muncul. Pasti ada kurang, ada lebih," tambah dia.
Validasi Data
Anggota Komisi IV fraksi PAN, Haerudin pun mengkritisi permasalahan data tersebut. Dirinya menyayangkan persoalan data yang tidak valid selalu menjadi permasalahan penyaluran pupuk subsidi. Dia menilai masalah pupuk adalah masalah mekanisme, masalah sistem, masalah proses yang kita buat yang memperumit diri sendiri.
Haerudin menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen membahas rinci permasalahan tersebut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk sehingga bisa lebih efektif mengevaluasi dan mencarikan solusinya ke depan.
"Apa mungkin kita masih mau keukeuh dengan apa yang hari ini kita terapkan dengan cara memaksakan diri. Karena problem kita sampai hari ini adalah data, tidak ada yang lain," tutupnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaAwasi Penyaluran Pupuk Subsidi, Pupuk Kaltim Resmi Perpanjang Kerja Sama dengan Kejati Kaltim
Hal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran Subsidi Pupuk Ditambah Rp14 Triliun, Mekanisme Penebusan Hanya Pakai KTP
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaUngkit Saham Bir di DKI Rp1 Triliun, Anies: Belum Dijual, Semoga Tahun Ini Ketua DPRD Koalisi Kita
Diketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini
Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya