Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran Rp417 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19

Anggaran Rp417 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur di Tengah Pandemi Covid-19 Pembangunan Tol BORR. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Dunia hingga saat ini masih berkecamuk dengan pandemi virus corona. Virus yang mulai terdeteksi sejak akhir 2019 ini masih terus menyebar. Indonesia bahkan mencatatkan penularan tertinggi di awal 2021 ini, sehingga pemerintah kembali menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat.

Pemerintah sudah melakukan banyak cara memutus mata rantai penularan, termasuk mempercepat proses vaksinasi. Anggaran untuk menangani pandemi ini bahkan terbilang cukup besar di 2021 ini.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp61,8 triliun tahun ini untuk penanganan Virus Corona. Anggaran tersebut nantinya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan.

"Penanganan Covid-19 2021 memakan anggaran Rp61,8 triliun dan ini pun masih akan bisa berubah dengan adanya ketidakpastian terhadap peningkatan jumlah kasus," ujar Menteri Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (21/1).

Anggaran tersebut juga mencakup pengamanan vaksin Virus Corona. Di mana vaksinasi Virus Corona telah dimulai sejak pekan lalu yang diawali oleh Presiden Joko Widodo. "Anggaran ini juga untuk keinginan pemerintah untuk mengamankan supply vaksin Covid-19. Program vaksinasi sudah dimulai, bapak Presiden juga sudah disuntik, tenaga kesehatan sedang dalam proses disuntik," jelas Menteri Sri Mulyani.

Menteri Sri Mulyani berharap nantinya program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Sehingga daerah-daerah dengan pasien terinfeksi positif paling besar bisa segera ditekan penularannya.

"Kita berharap seluruh daerah di Indonesia terutama daerah-daerah yang mengalami Covid-19 paling tinggi akan segera mengombinasikan vaksinasi dan disiplin kesehatan," paparnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, dengan adanya vaksinasi, ekonomi pun dapat pulih secara perlahan. Nantinya, masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas dan mobilitas yang akhirnya berdampak pada konsumsi, investasi dan ekspor.

"Maka kalau itu dilakukan kita boleh berharap bahwa perekonomian bisa pulih kembali, karena masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas, mobilitas dan itu berarti kegiatan konsumsi, investasi, ekspor akan meningkat," tandasnya.

Meski tengah fokus penanganan corona, pemerintah Jokowi masih terus menggarap proyek infrastruktur.

Sri Mulyani: Pembangunan Tetap Jalan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di tengah suasana Covid-19 pemerintah tidak melupakan kegiatan pembangunan. Pemerintah tetap komitmen menjalankan seluruh program-program pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya.

"Oleh karena itu kita tetap juga berharap, meski dalam suasana covid, menjalankan program-program pembangunan," kata dia dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN di Jakarta, Rabu (20/1).

Dia menyebut untuk bisa mendukung proses pembangunan di dalam suasana luar biasa saat ini, maka pemerintah terus berupaya untuk menciptakan, memelihara dan mengembangkan instrumen-instrumen pembiayaan pembangunan yang sifatnya kreatif. Salah satunya yakni Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Jadi 2013 kami mulai mengembangkan proyek-proyek yang langsung dibiayai SBSN. Jadi SBSN langsung terkait dengan proyek yang sedang dibangun," sebut dia.

Pembiayaan melalui SBSN merupakan upaya pemerintah di dalam meningkatkan apa yang disebut perkembangan ekonomi syariah dan instrumen syariah di Indonesia. Terlebih kehadiran Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) juga bertujuan untuk mengembangkan berbagai instrumen dan ekosistem sehingga makin melengkapi dan menguatkan perekonomian Indonesia.

Sementara itu, terkait dengan SBSN yang dihubungkan dengan proyek, maka kerjasama sangat erat dengan Kementerian atau Lembaga menjadi luar biasa penting. Dengan begitu, semakin banyak proyek-proyek pembangunan yang bisa dibiayai dengan SBSN.

"Sebagai menkeu, saya berharap untuk semua proyek walaupun gunakan semua instrumen tentu harus deliver dengan baik," jelas dia.

Siapkan Anggaran Rp417 Triliun

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran sebesar Rp417 triliun untuk mengejar pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda di 2020 akibat pandemi Virus Corona. Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa segera berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik.

"Anggaran infrastruktur juga akan didorong untuk mengejar proyek-proyek yang pada tahun 2020 mengalami penundaan dan kita berharap akan dapat diselesaikan dengan tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani, Jakarta, Kamis (21/1).

Selain mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur, anggaran tersebut juga nantinya digunakan untuk pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh pelosok negeri. Sebab, TIK menjadi persoalan ketika seluruh kegiatan harus dilakukan dari rumah.

"Pembangunan TIK diharapkan akan membuat seluruh pelosok Indonesia dilengkapi dengan internet. Kita semua makin menyadari infrastruktur internet menjadi sangat penting dalam hal pendidikan dan pekerjaan," jelas Sri Mulyani.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur 2021 sebesar Rp417,8 triliun. Kebijakan pembangunan infrastruktur 2021 merupakan pembangunan berkelanjutan pascapandemi Covid-19 dengan penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas.

Mengutip laman Kemenkeu, kebijakan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata, pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan kebutuhan dasar seperti air, sanitasi, pemukiman untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional.

Target output strategis 2021 untuk pelayanan dasar adalah pembangunan rumah susun dan rumah khusus sebesar 10.706 unit, bendungan sebanyak 53 unit dimana 43 unit sedang dibangun dan 10 bendungan baru. Kemudian, akses sanitasi dan persampahan untuk melayani 1.643.844 Kepala Keluarga (KK), jaringan irigasi dibangun sepanjang 600 km, yang direhabilitasi sepanjang 3.900 km, dan jaringan irigasi tanah sepanjang 100 km.

Sedangkan untuk konektivitas akan dibangun jalan sepanjang 965,4 km, jembatan sepanjang 26,9km, jalur kereta api 446,56 kilometer spoor (km'sp), dan bandara 10 unit/lokasi.

Untuk bidang energi dan ketenagalistrikan yaitu pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 120.776 Sambungan Rumah Tangga (SR), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop & PLTS Cold Storage sebesar 11,8 MegaWatt-peak (MWp).

Untuk Teknologi Informasi (TI) akan dibangun Base Transceiver Station (BTS) di 5.053 lokasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta Palapa Ring di Indonesia bagian barat 40 persen, tengah 30 persen, dan timur 30 persen.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Utang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Baca Selengkapnya
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya
Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024

Uang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024

Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Anggaran Kesehatan di 2023 Capai Rp183,2 Triliun, Tak Ada Lagi Dana untuk Covid-19

Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.

Baca Selengkapnya
Sejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia

Sejarah 2 Maret: Kasus Pertama Virus Covid-19 di Indonesia

Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Diresmikan Jokowi, Bendungan Karian di Banten Pasok Kebutuhan Air serta Jakarta

Diresmikan Jokowi, Bendungan Karian di Banten Pasok Kebutuhan Air serta Jakarta

Jokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Pemerintah Bayar Utang, Cadangan Devisa Januari 2024 Tersisa Rp2.275 Triliun

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun

Baca Selengkapnya
Sempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar

Sempat Diisukan Renggang, Begini Momen Akrab Jokowi & Menteri Basuki Saat Resmikan Proyek Infrastrukur di Makassar

Saat peresmian, Jokowi menekankan pentingnya sistem pengelolaan air limbah cair.

Baca Selengkapnya