Merdeka.com - Realisasi sementara penggunaan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp658,6 triliun. Capaian ini hanya 88,4 persen dari pagu yang dianggarkan Rp744,77 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak maksimalnya penyerapan dana PEN ini karena beberapa program tidak bisa direalisasikan. Sehingga dananya akan dikembalikan lagi.

"Sayangnya realisasi program PEN belum bisa mencapai keseluruhan karena beberapa program belum bisa dijalankan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi APBN 2021 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (3/1).

Sri Mulyani merincikan, realisasi sementara program PEN tersebut, antara lain untuk penanganan kesehatan terealisasi Rp198,5 triliun dari pagu anggaran R 214,96 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk biaya perawatan 1,4 juta pasien Covid-19. Angka ini akan mengalami perubahan karena masih dalam proses audit. Lalu untuk insentif tenaga kesehatan sebanyak 1,5 juta orang di Pusat dan pemberian santunan kematian kepada 571 tenaga kesehatan.

"Untuk biaya perawatan pasien Covid-19 ini yang memang masih akan terus berubah karena masih akan ada audit," kata Sri Mulyani.

Realisasi penggunaan dana PEN untuk sektor perlindungan sosial Rp171 triliun. Belanja negara tersebut baru mencapai 91,5 persen dari Rp186,64 triliun.

Dana tersebut telah digunakan dalam bentuk diskon listrik kepada 32,6 juta penerima, bantuan kuota internet untuk 66,6 juta penerima, dan pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.

Program Prioritas

Untuk program prioritas yang telah terealisasi sebanyak Rp105,4 triliun. Ini baru mencapai 89,3 persen dari anggaran Rp117,94 triliun. Adapun penggunaanya untuk program padat karya 2,26 juta tenaga kerja dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Realisasi program dukungan UMKM dan korporasi Rp116,2 triliun. Anggaran tersebut telah digunakan untuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp40,76 triliun dan imbal jasa penjaminan (IJP) untuk 2,45 juta UMKM dan 69 korporasi. Sehingga mencapai 71,5 persen dari pagu Rp162,4 triliun.

Sedangkan realisasi untuk program insentif usaha telah mencapai Rp67,7 triliun. Angka ini telah melebihi pagu anggaran sebesar Rp62,83 triliun. Anggaran ini digunakan untuk penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan manfaat untuk seluruh wajib pajak.

Menurutnya, pemberian insentif ini lebih bermanfaat karena eksekusinya lebih mudah dibandingkan dengan bantuan pemerintah lainnya seperti bantuan untuk UMKM dan korporasi atau program padat karya.

"Insentif ini paling bagus penyerapannya dan ternyata dunia usaha lebih sedang mendapatkan insentif ini," kata dia mengakhiri.