Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyebut bahwa pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2019 sebesar Rp 110,731 triliun. Angka ini naik Rp 8,71 triliun dari pagu indikatif PUPR 2019 sebesar Rp 102,01 triliun.

Basuki menjelaskan, anggaran Rp 8,71 triliun ini akan digunakan untuk kebutuhan 3 hal yakni prioritas mendesak, penguatan SDM, dan juga perubahan PNPB/BLU/PLN.

"Prioritas mendesak ini dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan penguatan SDM ini untuk Sarana dan Prasarana (Sarpras) pendidikan seperti rehabilitasi sekolah rusak dan pembangunan kampus mangkrak. Kalau perubahan PNPB ini untuk penyesuaian PNPB/BLU/PLN," tuturnya di Gedung Kementerian PUPR, Selasa (7/8).

Basuki menyebutkan, serapan anggaran PUPR hingga 6 Agustus 2018 baru mencapai 38,1 persen dari total pagu tahun anggaran (TA) 2018 sebesar Rp 113,71 triliun. Sementara penyerapan anggaran pada periode yang sama di tahun lalu sebesar 38,2 persen dari total anggaran sebesar Rp 104,7 triliun.

"Anggaran ini kan lebih besar dari tahun lalu. Jadi nominal kami sebenarnya lebih besar, tapi kalau persentasenya lebih kecil sedikit," tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com