Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima beban realokasi anggaran 2021 sebesar Rp17,9 triliun dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pemangkasan anggaran tersebut ditujukan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam sebuah surat terkait realokasi dan refocussing belanja kementerian tertanggal 12 Januari 2021, yang diterima Menteri Basuki pada Rabu (20/1) kemarin.

"Kementerian PUPR dibebankan refocussing dari Rp149,8 triliun di 2021, dilakukan penghematan belanja Rupiah murni Rp17,9 triliun," kata Menteri Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/1).

Menurut dia, Kementerian PUPR tengah mencoba merealokasi pagu anggaran tersebut. Hanya saja pihak instansi belum melakukan implementasinya.

"Kamu sedang sampaikan ke Bu Menteri dan Dirjen Anggaran strateginya supaya tidak banyak ganggu program. Karena program di 2021 ini juga menampung program prioritas yang di-refocussing pada 2020," jelasnya.

Secara perhitungan, penyunatan anggaran tersebut kemungkinan akan dilakukan pada belanja perjalanan dinas, rapat, dan kajian yang masih bisa ditunda pelaksanaannya di tahun depan.

"Bu Menteri Keuangan sudah sampaikan kalau ada yang di-refocussing tahun ini maka nanti akan ada yang dibiayai pada 2022. Sehingga program prioritas akan tetap kami kawal," ujar Menteri Basuki.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com