Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 2021 sebesar Rp 244,8 miliar, turun dibandingkan dengan anggaran 2020 sebesar Rp 346 miliar.

Hal itu sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN Bappenas nomor S-692/MK/.02/2020 dan B636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 244,8 miliar, yang dibagi untuk dua program.

"Program dukungan manajemen sebesar Rp 158,2 miliar dan program pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar tentu sebagai catatan turun signifikan dibandingkan tahun 2020 yang tadinya Rp 346 miliar sekarang 2021 ke Rp 244,8 miliar," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR terkait Penyusunan RKA K/L Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran, Selasa (22/9).

Di mana komposisi anggaran tahun 2021 berdasarkan jenis belanja terbagi menjadi tiga. Pertama, belanja barang sebesar Rp 162,15 miliar atau 66,2 persen. Kedua, belanja Pegawai Rp 63,17 miliar atau 25,8 persen. Ketiga, belanja Modal Rp 19,5 miliar atau 8 persen.

Kendati begitu, pihaknya akan menerimakan dan menjalankan sesuai dengan program yang sudah ada dan akan memaksimalkan dari dana yang sudah ditentukan oleh Badan Anggaran DPR.

Dia mengatakan, dari pagu anggaran tersebut, ada lima output utama yang menjadi target Kementerian BUMN di tahun 2021, yakni pertama, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp 413 triliun. Kedua, total aset BUMN sebesar Rp 9.099 triliun. Kemudian target ketiga, total ekuitas BUMN sebesar Rp 2.900 triliun. Keempat, total laba bersih BUMN sebesar Rp 198 triliun. Kelima, total Capex BUMN sebesar Rp 481 triliun.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com