Merdeka.com - Publik kembali disuguhkan hal mengecewakan, saat anggaran pengentasan kemiskinan dituding dimanfaatkan instansi daerah untuk menggelar rapat di hotel-hotel, bahkan studi banding.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, setiap hari kantor KemenPAN-RB di Jakarta kerap mendapat tamu dari instansi daerah, hanya untuk berkonsultasi. Tidak hanya 1 orang yang hadir, tamu yang berkunjung untuk berkonsultasi rerata mencapai 5 hingga 7 orang.

"Setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas, Minggu (29/01).

Pernyataan Anas tersebut justru menuai gelitik dari ekonom yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam. Menurutnya, riset bukanlah alat utama bagi instansi, kementerian, ataupun lembaga, untuk menyusun sebuah kebijakan pengentasan kemiskinan.

"Ya itulah kemiskinan diteliti, riset memang perlu, tapi untuk pengentasan kemiskinan ini cukup turun ke bawah pahami yang terjadi," ujar Piter kepada merdeka.com, Selasa (31/1).

Piter berpandangan apatis upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat berjalan efektif. Sebab dia menyebutkan, anggaran khusus untuk pengentasan kemiskinan di setiap kementerian dialihkan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dia bahkan mengungkapkan, beberapa rekannya di kementerian mengeluh kondisi saat ini.

Jika anggaran riset atau penelitian dan pengembangan di kementerian tidak dipusatkan ke BRIN, maka kebijakan yang diterbitkan setiap lembaga/kementerian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai informasi, pagu anggaran tahun 2023 untuk BRIN sudah mencapai Rp6,3 triliun. Anggaran besar itu kelak akan dimanfaatkan untuk program riset dan dukungan manajemen.

"Sebenarnya ujung dari masalah ini karena diawali kesalahan dari pembentukan BRIN itu sendiri, BRIN digabungkan menjadi satu," ucapnya.

Menurut Piter, riset yang dilakukan BRIN bersifat akademis. Dan idealnya, riset seperti ini dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. "Policy-policy yang dikeluarkan di kementerian/lembaga itu berdasarkan riset, kalau risetnya difokuskan ke BRIN, ya seperti ini jadinya," kritik Piter.

Di tengah kritik publik tentang pemanfaatan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan bantahan bahwa anggaran pengentasan kemiskinan mencapai Rp500 triliun.

Muhadjir menerangkan, nilai anggaran untuk penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari program perlindungan sosial dengan total anggaran sebesar Rp461,6 triliun.

"Dana penanggulangan kemiskinan tidak sampai Rp500 triliun. Jumlah itu adalah anggaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang pada 2022 mencapai Rp461,6 triliun," kata Muhadjir kepada awak media, Jakarta, Selasa (31/1).

Muhadjir menekankan, penggunaan anggaran program perlindungan sosial senilai Rp461,6 triliun tak sekadar untuk kegiatan rapat di hotel. Namun, juga membiayai sejumlah program subsidi yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Di dalam Perlinsos itu memang terdapat komponen anggaran penanggulangan kemiskinan, namun juga berbagai subsidi. Misalnya subsidi BBM, listrik, gas, pupuk dan bibit. Subsidi BBM, misalnya, justru orang miskin tidak menikmati manfaat langsung," jelas Muhadjir.