Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap pemerintah telah menggunakan Rp 1.657 triliun untuk belanja pemerintah. Di antaranya untuk Belanja kementerian/lembaga, hingga belanja untuk perlindungan masyarakat.

Angka ini berarti sekitar 53,3 persen dari total anggaran belanja pemerintah di 2022 ini. Untuk belanja KL telah mencapai Rp 575,8 triliun, atau 60,9 persen dari anggaran, dan Non-KL mencapai Rp 602,3 triliun atau 44,4 persen dari anggaran.

"Sampai Agustus 2022 APBN telah membelanjakan Rp 1.657 triliun atau 53,3 persen dari total belanja negara tahun ini. Belanja KL mencapai Rp 575,8 triliun atau 60,9 persen terhadap total belanja tahun ini," katanya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (26/9).

Kemudian, alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) sudah mencapai Rp 478,9 triliun atau 59,9 persen dari total transfer. Sedangkan, pembiayaan investasi sudah terealisasi sebesar Rp 55 triliun utamanya untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Dari sisi belanja K/L, dibagi menjadi tiga pos belanja, yakni belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Paling tinggi adalah belanja pegawai yang mencapai Rp 170,5 triliun, meningkat sebesar 4,8 persen utamanya dipengaruhi oleh tunjangan kinerja pada penyaluran THR dan Gaji ke-13 pada 2022. Sebelumnya, belanja pegawai hanya sebesar Rp 162,7 triliun.

"Dari belanja barang bahwa belanja barang kita mencapai Rp 221,9 triliun hingga akhir Agustus. Kalau dilihat levelnya, lebih rendah dari tahun lalu mencapai Rp 255,2 triliun, ada kontraksi 13 persen. Namun belanja barang tahun lalu didominasi pandemi," ujarnya.

"Kalau dibedakan dengan pandemi Rp 131,4 tahun lalu dan tahun ini hanya Rp 60,9 di dalam gambar ini. Belanja barang yang tidak berhubungan pandemi mengalami kenaikan dari Rp 123,8 triliun tahun lalu menjadi 161,1 triliun pada agustus 2022," tambah dia.

Sementara itu, belanja modal mencapai Rp 87,84 triliun. Rinciannya, belanja peralatan dan mesin di Kementerian Pertahanan dan Polri sebesar Rp 39,9 triliun. Diikuti belanja perawatan gedung dan bangunan di rumah dinas TNI Polri, Kemenhub, PUPR, dan Kemenag secara kumulatif Rp 10,5 triliun. Sisanya untuk jaringan jalan dna irigasi Rp 30,3 triliun.

Belanja Non K/L

Selanjutnya, porsi belanja non K/L yang mencapai Rp 602,3 triliun. Dana ini digunakam untuk membayar subsidi dan kompensasi, ditambah alokasi untuk program kartu prakerja.

Rinciannya, kompensasi BBM telah dibayarkan sebesar Rp 104,8 triliun dari yang danggarkan mecapai Rp 293,5 triliun. Ini untuk membayar kompensasi listrik dan BBM tahun 2021 maupun semester I 2022.

"Kita telah melihat dan menghitung untuk kompensasi tahun ini semester II akan jauh lbeih besar dari Rp 104,5 triliun, ini yang selama ini sudah sering kitia sampaikan," tuturnya.

Dari sisi subsidi sudah dibayarkan sebesar Rp 139,8 triliun. Penyaluran lebih tinggi dari 2021 karena adanya peningkatam volume penyaluran barang subsidi dan kenaikan harga acuan minyak mentah Indonesia (ICP).

Kemudian, untuk program Kartu Prakerja, sudah terealisasi sebesar Rp 9,9 triliun atau setara 89,7 persen dari total anggara. Ada pemyempurnaan ekosistem dalam Prakerja 2022, mulai dari oenambahan fitur hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan ketepatan sasaran dan percepatam verifikasi data.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com