Merdeka.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran 2021 sebesar Rp5,6 triliun setelah mengalami penghematan atau pemangkasan sebesar Rp1,98 triliun yang difokuskan (refocusing) untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pengadaan vaksin Covid-19.

"Pagu alokasi anggaran 2021 sebesar Rp7,6 triliun atau meningkat dari alokasi 2020, yaitu Rp5,4 triliun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi belum selesai, masih diperlukan anggaran vaksin penanganan pandemi, sehingga kemudian berimbas refocusing dan realokasi pada 2021. Dan Ditjen Darat ada penghematan sebesar Rp1,98 triliun, sehingga pagu alokasi semula Rp7,6 triliun menjadi Rp5,6 triliun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR dikutip dari Antara di Jakarta, Kamis (27/1).

Budi merinci kriteria penghematan dari sumber dana, di antaranya rupiah murni yang ditujukan untuk belanja modal mencapai Rp1,2 triliun dan belanja barang (non operasional) hingga Rp775,58 miliar.

Belanja yang dapat dilakukan penghematan antara lain belanja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang/swakelola, anggaran dari yang belum dikontrakkan, dan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda/dibatalkan.

Berdasarkan program/kegiatan, untuk infrastruktur konektivitas transportasi darat, anggaran dipangkas hingga Rp876,2 miliar, pelayanan transportasi darat Rp394,6 miliar, keselamatan dan keamanan transportasi darat Rp531,6 miliar, penunjang teknis transportasi darat Rp124 miliar, dan dukungan manajemen Rp56,1 miliar.

Anggaran Setelah Dipotong

Dengan demikian alokasi anggaran setelah dipotong, di antaranya Infrastruktur konektivitas transportasi darat menjadi Rp2,016 triliun, pelayanan transportasi darat Rp1,1 triliun, keselamatan dan keamanan transportasi darat Rp994 miliar, penunjang teknis transportasi darat Rp554 miliar dan dukungan manajemen Rp939 miliar.

"Kebijakan-kebijakan dalam penganggaran tahun anggaran 2021 kepada pemulihan ekonomi dan peningkatan pelayanan masyarakat dilaksanakan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada, sehingga pelayanan tetap terlaksana," ujarnya.

Budi menuturkan program/kegiatan prioritas, di antaranya pembangunan pelabuhan angkutan sungai, darat dan penyeberangan, revitalisasi dan perbaikan terminal tipe a, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, subsidi angkutan perkotaan skema buy the service, pembangunan kapal untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), terminal barang internasional, dan subsidi angkutan penyeberangan dan angkutan jalan.