Anggaran Belanja Pemerintah di 2022 Capai Rp2.714,16 T, Ini Rinciannya

Merdeka.com - Sidang Paripurna DPR-RI menyetujui Anggaran Belanja Negara tahun 2022 sebesar Rp 2.714,16 triliun. Naik Rp 5,5 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp 2.708,68 triliun.

"Badan Anggaran DPR bersama dengan pemerintah mengusulkan dan meminta persetujuan Rapat Paripurna DPR untuk Belanja Negara sebesar Rp 2.714,16 triliun," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah dalam Sidang Paripurna di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Kamis (30/9).

Dari anggaran tersebut untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,54 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 769,61 triliun. Said menjelaskan kenaikan Belanja Negara berada pada Belanja Pemerintah Pusat dan terdapat pergeseran dari TKDD ke Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp800 miliar.

Lebih rinci Belanja kementerian/lembaga (K/L) naik Rp 5,18 triliun menjadi Rp 945,75 dari usulan pemerintah Rp 940,57. Sementara itu, belanja non-K/L naik RP 1,1 triliun dari Rp 997,69 triliun menjadi Rp 998,79 triliun. Adapun program belanja non-K/L antara lain untuk pengelolaan utang negara sebesar Rp 405,87 triliun.

Program pengelolaan subsidi sebesar Rp 206,96 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 134,03 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 72,93 triliun. Kemudian program Pengelolaan Hibah sebesar Rp4.82 triliun, Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp 231,13 triliun dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp150,00 triliun.

Dalam APBN 2022, untuk sektor pendidikan telah dianggarkan sebesar Rp 542,83 triliun. Angka ini 20,0 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.714,16 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 182,81 triliun dan TKDD sebesar Rp 290,54 triliun.

Selain itu untuk sektor ini, Pemerintah dan DPR mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 69,48 triliun. Dana ini akan digunakan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi pesantren sesuai dengan peraturan turunannya.

Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 256,01 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.714,16 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 189,08 triliun dan TKDD sebesar Rp 66,93 triliun.