Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun

Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun Ilustrasi Anggota DPR MPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan beberapa lembaga mengalami pemotongan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) 2017. Hal ini disampaikan dalam Rapat Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar, Misbakun, berharap pemotongan anggaran yang dilakukan ini tidak malah berdampak negatif kepada kinerja K/L. "Kita harap pemotongan ini tidak mengurangi kinerja. Kalau kinerja berkurang yang bermasalah adalah pelayanan masyarakat," tegasnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Dia juga meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak agar pemotongan anggaran yang dilakukan jangan sampai berimbas pada penurunan penerimaan pajak. "Kemenkeu, karena secara proporsional yang banyak terima pemotongan anggaran adalah Direktorat Jenderal Pajak, jangan sampai penerimaan pajak jadi menurun. Itu harapan kita semua," tandasnya.

Pimpinan sidang, Muhammad Prakosa, mengungkapkan anggaran Kementerian Keuangan yang semula berjumlah Rp 40,774 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 232,7 miliar sehingga menjadi Rp 40,541 triliun.

Lebih jauh, politisi Demokrat ini mengatakan Kementerian PPN/Bappenas mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga anggaran yang semula diajukan sebesar Rp 1,360 triliun menjadi Rp 1,358 triliun.

"Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, semula Rp 1.439,9 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi sebesar Rp 10 miliar sehingga menjadi Rp 1.429,9 miliar," katanya.

Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) semula Rp 4,301 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 163,5 miliar sehingga menjadi Rp 4,138 triliun. Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) semula Rp 213 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi Rp 23,6 miliar sehingga menjadi Rp 190,2 miliar.

Satu-satunya lembaga yang mendapatkan tambahan anggaran adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Keuangan (BPK), di mana anggaran semula Rp 2,744 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 24,2 miliar karena realokasi badan anggaran kun sehingga menjadi Rp 2,768 triliun.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 Anggota DPR RI Fraksi PKB Sudah Tanda Tangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

8 anggota DPR fraksi PKB yang menandatangani usulan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Rapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya

Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Saya Heran Memang Kemiskinan Kita Naik, Kok Bansos Meningkat?

Ganjar: Saya Heran Memang Kemiskinan Kita Naik, Kok Bansos Meningkat?

Ganjar Pranowo menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara untuk kenaikan anggaran bansos.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya