Andalkan Swasta, Pemerintah Perkecil Porsi Pembiayaan Infrastruktur

Selasa, 3 Desember 2019 12:14 Reporter : Dwi Aditya Putra
Andalkan Swasta, Pemerintah Perkecil Porsi Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. ©2017 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman menyebut bahwa seluruh proyek pembangunan infrastruktur ke depan tidak akan lagi dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Sebab, nantinya pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator kemudian akan menyerahkan kepada pihak swasta.

"Ke depan peran pemerintah akan jadi semakin kecil, pemerintah hanya fasilitator. Infrastruktur dasar disediakan pemerintah, tapi kita dorong sektor swasta untuk proyek lainnya," kata Lucky dalam diskusi yang di gelar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Lucky mengatakan, dalam empat tahun ke depan memang infrastruktur masih akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Nantinya bakal banyak proyek yang dikembangkan oleh pemerintah sehingga pendanaan dari pihak swasta pun menjadi alternatif untuk mendukung pembangunan secara sustainable.

"Selalu ada proyek yang akan kita kembangkan, sisi lainnya bagaimana kita biayai ini semua. Di masa lalu semua program dibiayai oleh pemerintah," kata dia.

Sebagai regulator, pemerintah akan merancang regulasi dan menyediakan insentif serta fasilitas kemudahan untuk pihak swasta agar bisa masuk untuk berinvestasi.

"Kita menggunakan instrumen yang berbeda untuk mendukung agenda pembangunan. Kita gunakan tax holiday, subsidi anggaran, pembiayaan jaminan. Pemerintah gunakan APBN all out. Semua unsur dijalankan," katanya.

1 dari 1 halaman

Butuh Sumber Modal Swasta

Kepala Agenda Regional Asia Pasifik Forum Ekonomi Dunia dan Anggota Komite Eksekutif, Justin Wood menambahkan, dalam mendukung pembangunan secara berlanjut memang membutuhkan investasi secara besar-besaran. Hanya saja, itu tidak bisa ditopang sendiri oleh pemerintah dan butuh pendanaan investasi dari luar pemerintah.

"Agar semua potensi ini terwujud butuh investasi besar di infrastruktur fisik dan lunak. Saya rasa investasi yang dibutuhkan tidak bisa datang dari pemerintah saja. Diperlukan sumber modal swasta. Di sinilah peran SDIP bagaimana kita mengumpulkan sumber modal," tandas dia. [idr]

Baca juga:
Bank Jepang Tertarik Investasi Biayai Proyek Infrastruktur RI Tanpa Utang
BI Dorong Swasta Tingkatkan Porsi Pembiayaan Proyek Infrastruktur
Bank Indonesia: Rasio Infrastruktur RI terhadap PDB Masih Rendah
Jokowi Harap Infrastruktur Pendukung 5 Bali Baru Rampung 2020
Kilang Pertamina di Tuban Jadi Tercanggih di Dunia, Telan Biaya Rp225 Triliun

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini