Merdeka.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hermanto mengingatkan, pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan impor 1 juta impor beras. Sebab, rencana impor ini bertolak belakang dengan langkah pemerintah dalam menggalakkan program peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan nasional melalui program food estate atau lumbung pangan nasional seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

"Hari-hari ini kita menghadapi isu 1 juta impor beras dan ini sudah menjadi isu nasional dan marak di media sosial. Saya memandang, impor satu juta ton beras ini adalah tidak cocok dengan program-program yang terkait dengan food estate. Serta, juga petani saat ini juga sedang serius-seriusnya menanam dan panen. Komisi IV DPR RI saat beberapa kali rapat dengan Kementan, selalu diinformasikan bahwa Indonesia mengalami surplus beras,” ujar Hermanto kepada wartawan, Selasa (9/3)

Politisi Fraksi PKS ini menilai, apabila pemerintah betul-betul melakukan impor 1 juta ton beras, akan sangat menyakiti hati petani Indonesia yang sudah bekerja keras. Bahkan, dia juga menganggap bahwa kebijakan food estate dianggap gagal.

"Oleh karena itu, saya minta supaya satu juta beras yang akan diimpor itu ditinjau ulang dan anggarannya supaya dioptimalkan untuk pemberdayaan pembelian beras-beras petani yang sekarang sedang panen, terutama, di area food estate yang sekarang sudah mengalami panen. Nah, ini sebagai salah satu upaya kita untuk komitmen menegakkan kedaulatan pangan sesuai dengan amanat UU Pangan," pungkas Hermanto.

Impor 1 Juta Ton

Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan impor beras sekitar 1 juta ton untuk menjaga ketersediaan stok beras. Hal tersebut tertera dalam bahan paparan Menko Perekonomian pada Rapat Kerja Kemendag, Kamis (4/3) lalu.

Dalam paparan tersebut, tertera bahwa impor sebesar 1 juta ton, yang terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras setelah adanya bansos beras PPKM antisipasi dampak banjir dan pandemi Covid-19

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah memperhitungkan tentang urgensi impor beras sebanyak 1 juta ton itu dalam waktu dekat. Sebab saat ini, para petani Indonesia termasuk di Jawa Tengah sudah mulai memasuki musim panen.

"Harus diperhitungkan, karena petani kita mulai panen. Maka petani butuh perhatian agar hasil panennya bisa terbeli, karena ongkos produksinya tidak murah," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Senin (9/3).

Dia menyebut kebutuhan impor beras harus dijelaskan secara detail agar tidak menggoncang situasi saat ini. Bahkan pada musim panen ini produksi beras di Indonesia dipastikan surplus. Dari perhitungan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng akan ada surplus 1 juta ton.

"Kira-kira surplus. Dari Dinas kita sudah menghitung, kalau dari sisi kebutuhan, kita bisa surplus satu jutaan ton," ungkap dia.