Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah terlampau ambisius. Sebab, realisasi penerimaan pajak terlihat terus turun.

Dia menjelaskan, pada periode 2006 sampai 2014, realisasi pajak DJP rata-rata hanya 96 persen. Pernah sekali mencapai 107 persen saat booming harga komoditas. Namun, di dua tahun pertama pemerintah Jokowi, realisasi penerimaan pajak melorot ke 82 persen.

"Jadi jangan salahkan pajaknya, targetnya ketinggian. Pada 2016 realisasi tanpa Tax Amnesty hanya 74 persen mungkin terendah sepanjang sejarah. Terus mau digenjot 100 persen, kelimpungan lah dunia usaha," ungkapnya di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (30/10).

Selain itu, dia pun mempertanyakan validitas data Wajib Pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Di mana, menurut dia, perlu diperbarui dan dijamin kualitasnya. "Istri saya dikirim surat cinta oleh DJP, diminta buat NPWP. Nah pasti databasenya ngaco. Kartu Keluarga menunjukkan kalau istri saya tidak kerja, dan memang istri saya tidak kerja," jelasnya.

"Kalau begini caranya jadi repot, menunjukkan betapa lemahnya database perpajakan. jadi jangan heran kalau tebak-tebakannya banyak salahnya," tuturnya.

Dia mengatakan alasan yang menyebabkan terus melorotnya realisasi penerimaan pajak adalah kerena masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal. "Jumlah orang kerja makin banyak informal yang tidak punya NPWP. Dan ingat 70 persen rakyat Indonesia itu extreme poor, yang hampir pasti tak punya NPWP," ungkapnya.

Hal ini tentunya menyebabkan pengumpulan pajak tidak dapat berjalan secara efektif, dalam arti menyentuh semua potensi pajak yang ada dalam negeri. "Jadi kelas menengah, dan secara ekonomi secure itu cuma 30 persen. Itu yang visible untuk dipajakin," kata dia.

Salah satu cara yang menurut dia dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan industrialisasi sistem pertanian. Mengingat masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.

Dengan dilaksanakannya industrialisasi di bidang pertanian diharapkan penghasilan petani dapat meningkat dan dapat mendorong konsumsi. "Dorong pekerja pertanian ke manufaktur dan sektor lainnya dengan produktivitas lebih tinggi supaya lebih cepet punya NPWP. Hasil dari transisi itu meskipun wajib pajak perseorangan tidak meningkat signifikan tapi setidaknya PPN diharapkan meningkat karena konsumsi mereka lebih cepat. Nah PPN menuai hasil lebih baik," tandasnya.