Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan berinisial TB malam tadi. Ruangan Dirjen juga disegel oleh KPK.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut.

"Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang," ucapnya seperti dikutip Antara, Kamis (24/8).

Budi memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Kejadian tersebut, kata Budi, menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam.

"Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub, ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan, ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama," tuturnya.

Budi kembali menegaskan akan menyerahkan seluruh proses hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan yang diduga menyangkut Eselon 1 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

Budi prihatin dengan kejadian tersebut dan menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan KPK. "Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut."

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kabarnya, yang ditangkap seorang Dirjen.

"Sepertinya Dirjen Hubla (Perhubungan Laut) yang diangkut," kata sumber merdeka.com di KPK, Kamis (24/8).

Sumber itu menambahkan, diduga Dirjen itu diciduk terkait proyek tol laut. "Inisialnya TB," singkatnya.