Merdeka.com - Anggota Banggar DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyoroti, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang masih masuk dalam program pembangunan Kementerian PPN/Bappenas di 2022. Rencana pemindahan IKN sendiri tercatat masuk di salah satu komponen belanja barang, yang anggarannya mencapai Rp930,16 miliar untuk tahun anggaran 2022.

Politisi Fraksi PAN itu mengatakan, anggaran IKN tersebut sangat tidak relevan dimasukan ke dalam rencana pembangunan di 2022. Sebab, Indonesia sendiri masih mengalami kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Belum lagi APBN juga masih harus bekerja keras untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Rencana pembangunan ibu kota negara juga menarik di Kalimantan dan masih menjadi prioritas pemerintah dan digadang-gadang akan menjadi solusi bagi pemerataan pembangunan. Permasalahannya di tengah kondisi APBN yang menantang saat ini apakah masih memungkinkan alokasi anggaran untuk pembangunan IKN tersebut?," tanya Eko dalam rapat Panja bersama pemerintah, Rabu (16/6).

Sebagai informasi saja, anggaran pagu indikatif Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) diusulkan sebesar Rp1.37 triliun di 2022, atau turun tipis dari pagu anggaran yang diberikan pada tahun ini mencapai sebesar Rp1,39 triliun.

Besaran anggaran tersebut akan ditujukan sebanyak 54,3 persen untuk program pembangunan nasional, dan 45,7 persen untuk program dukungan manajemen.

Berdasarkan jenis belanja, terbesar adalah untuk belanja barang 67,6 persen atau sebesar Rp930,16 miliar, belanja modal 3,8 persen atau setara Rp52,78 miliar, dan sisanya adalah belanja pegawai sebesar 28,6 persen atau sebesar Rp329,95 miliar.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) tercatat masuk menjadi salah satu komponen belanja barang, yang anggarannya mencapai Rp930,16 miliar untuk tahun anggaran 2022 tersebut.