Alasan Sri Mulyani Beri Bantuan Rp1,8 Juta untuk Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS sebesar Rp1,8 juta per orang. Mengingat, saat ini banyak profesi tersebut mempunyai pendapatan jauh di bawah Rp5 juta per bulan.
"Kita melihat bahwa jumlah penerima bantuan masyarakat dari BPJS Ketenagakerjaan di bawah Rp5 juta. Maka kita lihat untuk guru honorer atau tenaga pendidikan, mereka pendapatannya juga mungkin banyak yang Rp1,6 juta di bawah Rp5 juta atau sampai dengan Rp5 juta," paparnya dalam webinar 'Bantuan Subsidi Upah Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Di Lingkungan Kemendikbud Tahun 2020', Selasa (17/11).
Di tengah pandemi ini, pemerintah perlu mengalokasi anggaran untuk pembiayaan BSU bagi profesi pendidik maupun tenaga kependidikan Non-PNS. Khususnya yang mempunyai pendapatan di bawah Rp5 juta per bulan.
"Kita menggunakan mekanisme seperti BPJS Ketenagakerjaan untuk para guru yang ada di bawah dan tempatnya Pak Nadiem (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) dan Menteri Agama (Fachrul Razi).
Sri Mulyani merinci, BSU tersebut akan menyasar kepada 2,4 juta profesi pendidik dan tenaga kependidikan Non-PNS. Terdiri atas 1,6 juta jiwa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara 800 ribu lainnya melalui Kementerian Agama. Adapun total nilai bantuan mencapai Rp1,8 juta per orang.
"Total bantuannya itu juga meningkat dalam hal ini tadi Rp600.000 dikalikan tiga. Atau dalam 3 bulan ditransfer langsung kepada acoount mereka masing-masing," paparnya.
Perhatian ke Dunia Pendidikan
Pihaknya memastikan pemerintah terus berupaya memberikan perhatian khusus bagi dunia pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya melalui guyuran insentif bagi profesi terkait.
"Dalam hal ini kita mengetahui bahwa ini adalah suatu suasana yang sangat tidak biasa extra ordinary. Makanya pemerintah untuk membantu masyarakat melalui identifikasi siapa target jenisnya termasuk dalam hal ini masyarakat yang diberikan bantuan," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaNamun, untuk peraturan pemerintah (PP) terkait kenaikan gaji ASN tersebut masih dalam proses.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jika anggaran pendidikan dalam APBN digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaUang makan yang diterima ASN tingkat paling bawah yakni golongan IV sebesar Rp41 ribu per hari.
Baca SelengkapnyaWalau dia tak tamat menempuh pendidikan di bangku SD, nyatanya kini ia berhasil menjadi seorang bos dengan punya banyak karyawan.
Baca SelengkapnyaPendaftaran program 'Mudik Asyik Bersama BUMN' ini pun sudah dibuka pada tanggal 16 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi setiap tahunnya menggelar berbagai program peningkatan kemampuan bisnis.
Baca Selengkapnya