Merdeka.com - Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, mengaku pemerintah belum memutuskan untuk memboikot produk-produk asal Uni Eropa (UE) ke Indonesia. Hal ini balasan atas kampanye hitam sawit yang dilakukan Uni Eropa terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE.

"Belum. Belum ada rencana (memboikot)," kata dia saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/12).

Dia mengatakan, sejauh ini pihaknya masih ingin melihat dan berkomunikasi terlebih dulu kepada Kementerian Lembaga terkait lainnya. Apabila memungkinkan untuk dilakukan boikot terhadap produk-produk asal Uni Eropa, maka akan dilakukan pemerintah.

Akan tetapi di satu sisi, selama ini beberapa produk pertanian Uni Eropa ke Indonesia tidak berdampak dan mengancam industri dalam negeri. Hal ini yang kemudian menjadi sulit bagi pemerintah untuk melayangkan gugatan atau melakukan investigasi terhadap produk-produk tersebut.

"Kira-kira ada tidak domestik industri yang tercederai, dan tersaingi oleh produk Uni Eropa?," sebutnya.

Dia mengungkapkan, selama ini pemerintah selalu dituduh Uni Eropa terkait adanya subsidi terhadap produk minyak kelapa sawit dan turunannya. Padahal, beberapa produk Uni Eropa sendiri banyak unsur subsidi yang diberikan pemerintahnya.

Namun lagi-lagi, kata dia, untuk membuktikan itu pemerintah butuh data yang tepat. "Problem kita harus bicara dengan data, kalau ada tuduhan ada data industri dalam negeri kita misalkan ada yang terdampak di industri nasional baru bisa," jelas dia.

"Selama ini tidak imbang, Uni Eropa tuduh (termasuk sawit) kita secara keseluruhan 39 tuduhan. Kita hanya pernah nuduh sekali dan itu gagal di tengah jalan dan itu terigu," sambung dia.

Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO Soal Diskriminasi Kelapa Sawit

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa (UE) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation UE.

"Indonesia resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada UE sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi/pelaku usaha produk kelapa sawit dan setelah melalui kajian ilmiah, serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan turunannya," ungkap Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangannya, Minggu (15/12).

Menurut Agus, gugatan ini dilakukan sebagai keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan UE melalui kebijakan RED II dan Delegated Regulation.

Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Diskriminasi dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar UE.

"Dengan gugatan ini, Indonesia berharap UE dapat segera mengubah kebijakan RED II dan Delegated Regulation serta menghilangkan status high risk ILUC pada minyak kelapa sawit," jelasnya.