Merdeka.com - Direktur Perum Bulog, Budi Waseso menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya mampu menyerap banyak beras dari petani saat panen, untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Hanya saja, Bulog terganjal sejumlah aturan yang telah ditetapkan pemerintah seperti kadar air hasil panen.

"Aturannya sudah ditentukan karena ini untuk CBP ada aturannya, kadar air misalnya sekian," kata Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (18/5).

Budi Waseso mengatakan, Bulog memiliki kemampuan menyerap beras dari petani hingga 3,6 juta ton. Beberapa waktu lalu bahkan Bulog mampu menyerap 3,1 juta ton beras dari seluruh Indonesia.

Dari serapan beras tersebut setiap tahunnya ada 2,6 juta ton yang disalurkan melalui program bantuan sosial pemerintah. Namun, sejak tahun 2019, program restra tersebut sudah tidak ada. Sehingga stok cadangan beras yang ada di Bulog tetap menumpuk.

"Kita buat apa serap, kalau enggak ada penyalurannya," kata dia.

Cadangan beras yang ada saat ini pun hanya digunakan untuk kebutuhan operasi pasar sebesar 185 ribu ton. Lalu untuk kebutuhan bencana alam 600 ribu ton.

Maka, untuk dapat menyerap beras dari petani dan menjaga kualitas beras di gudang, Bulog membutuhkan kebijakan baru. Regulasi yang menciptakan penyaluran beras di gudang Bulog.

Bila tidak menemukan solusi, beras petani tidak terserap. Kalau terpaksa diserap, maka stok beras akan terus menumpuk dan rusak tak bisa dipakai. "Memang ini akan berulang selama belum solusi di hilirnya belum ada," kata dia.

Beras untuk PNS

Budi mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar kebutuhan beras TNI, Polri dan ASN berasal dari beras Bulog. Tentunya dengan kualitas beras tinggi agar terjadi penyaluran beras dari gudang Bulog dan perusahaan bisa menyerap lebih banyak dari petani.

"Saya sudah usulkan kepada Presiden. Saya harap kebutuhan beras TNI, Polri dan ASN disupplay Bulog lagi, tentunya dengan jaminan kualitas," kata dia.

Namun, usulan tersebut ternyata terbentur masalah anggaran pemerintah. Padahal bila ini disetujui, Akan tercipta sistem baru yang bisa menolong petani dan mensejahterakan para abdi negara.

"Kalai ini sudah berjalan, masalah penyaluran ini sudah tidak ada lagi karena yang kita butuhkan ini hilirnya," kata dia mengakhiri.