Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa perubahan iklim saat ini telah menjadi suatu ancaman secara global. Memprioritaskan perubahan iklim menjadi bagian dari suatu kebijakan merupakan langkah yang perlu diambil. Bagi negara berkembang kemungkinan keberhasilan pembangunan juga akan semakin besar.

"Mengarusutamakan perubahan iklim menjadi bagian dari kebijakan merupakan langkah yang perlu diambil serta dapat mendorong arah pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas," ungkap Sri Mulyani dalam acara Sixth Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action, Jakarta, Rabu (13/10).

Berbagai upaya yang telah dilakukan menunjukkan kemajuan dan tindakan nyata dalam mengintegrasikan perubahan iklim dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. Di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menggunakan metodologi climate budget tagging. Kebijakan ini telah dimulai sejak tahun 2016 di tingkat pemerintah pusat dan baru-baru ini juga telah mulai diterapkan pada 11 pemerintah daerah.

"Pekerjaan kita dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin dalam Laporan Tahunan 2020 dan 2021, telah menunjukkan suatu kemajuan dan tindakan nyata," kata dia.

Secara global, tahun ini ada 64 instrumen penetapan harga karbon yang beroperasi dan tiga di antaranya dijadwalkan untuk diimplementasikan. Banyak negara yang sedang merencanakan penerapan carbon pricing, termasuk Indonesia yang akan segera memberlakukan regulasi, infrastruktur, dan mekanisme perdagangan karbon.

"Indonesia memberlakukan revisi Undang-Undang Perpajakan yang salah satunya berisi aturan mengenai pajak karbon untuk mendorong pertumbuhan hijau," kata dia.

Dia menekankan tantangan masih akan ada dan perlu untuk selalu diwaspadai. Strategi carbon pricing harus ditunjang dengan peraturan kebijakan di bawahnya agar dapat berjalan secara optimal. Kemudian, isu mengenai perbaikan data emisi agar kredit dapat diperdagangkan dengan pihak lain.

Keuangan Berkelanjutan

Selain itu, mengenai keuangan berkelanjutan, berdasarkan Analisis oleh Financial Centers for Sustainability (FC4S) Network ditemukan hanya sekitar sepertiga dari 185 inisiatif keuangan berkelanjutan yang dianalisis menggunakan climate tools atau metodologi yang akuntabel. Artinya kepatuhan mungkin tidak dikontrol secara efektif dan dampak iklim secara nyata tidak dapat diukur secara akurat.

"Jadi, ada kebutuhan untuk terus mempromosikan pendekatan multilateral sehingga setiap upaya kita dapat menyatu dan ini dapat sebagai suatu pesan yang kuat tentang pentingnya pertimbangan iklim," kata Sri Mulyani.

Penguatan kapasitas misalnya pada alat, metodologi dan akuntabilitas membutuhkan upaya kolektif agar setiap kemajuan dapat membawa dampak yang lebih besar. Koalisi juga memainkan peran strategis, karena pemerintah telah berkomunikasi, berbagi pengalaman dan mendukung anggotanya.