Merdeka.com - Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Peter F. Gontha meminta masyarakat dan buruh tidak membandingkan upah di Indonesia dengan negara tetangga, seperti Thailand atau Malaysia.

Menurutnya, ada faktor lain yang perlu dipahami dan menjadi alasan pengusaha menolak upah buruh yang terlalu tinggi. Faktor itu adalah tingginya biaya logistik yang muncul karena buruknya kondisi infrastruktur, seperti banyak jalan rusak, membuat beban pengusaha bertambah.

Peter Gontha membandingkan, di Indonesia, biaya tambahan seperti itu dua kali lipat dari Jepang. "Yang jadi masalah di Indonesia, cost logistik dan infrastruktur lebih tinggi. Biaya pengangkutan, pelabuhan di Indonesia, 100 persen lebih tinggi di Jepang," ujarnya saat jumpa pers Kadin di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (29/11).

Dia menjamin jika biaya non-operasional seperti itu, termasuk pungutan liar, bisa dihapuskan, akan ada tambahan untuk menaikkan upah buruh.

"Kalau semua biaya tambahan itu bisa hilang, atau dikurangi tentu cost itu bisa dialihkan ke upah," katanya.

Buruknya infrastruktur juga dinilai pengusaha berpengaruh pada produktivitas buruh. Ketua Bidang Hubungan Industrial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hasanuddin Rachman menggambarkan, buruh di DKI sulit dituntut meningkatkan produktivitas kerja lantaran tidak tersedianya sarana prasarana pendukung, seperti transportasi.

"Bayangin, buruh rumahnya di Cakung, mau kerja di Priok, impit-impitan, beberapa kali ganti bus, gimana bisa produktif," cetusnya.