Alasan Pemerintah Getol Dorong Inklusi Keuangan di Tanah Air
Merdeka.com - Indeks inklusi keuangan di Indonesia tahun 2021 mencapai 83,6 persen, meningkat dari angka indeks 2020 sebesar 81,4 persen. Perbaikan tersebut didukung pencapaian peningkatan akses keuangan, akselarasi penggunaan jasa keuangan formal, dan semakin membaiknya kualitas jasa keuangan.
Namun sayangnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan. Berdasarkan data dari OJK, tahun 2019 literasi keuangan baru mencapai 38,03. Sedangkan sementara literasi keuangan syariah tahun 2201 baru mencapai 20,1 persen.
Maka, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menilai perlu ditingkatkan lagi literasi keuangan dengan cara edukasi dan sosialisasi yang cukup gencar. Selain kepada masyarakat umum, edukasi dan sosialisasi juga dilakukan kepada kalangan santri dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di sekitar pondok pesantren (ponpes) sebagai kelompok prioritas.
"Tujuan akhir inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Iskandar dalam Focus Group Discussion (FGD) Edukasi/Sosialisasi Mendukung Percepatan Inklusi Keuangan di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan Al-Mashduqiah di Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (21/5).
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu ponpes dengan lebih dari 4,2 juta santri. Sebagian ponpes tersebut mempunyai potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta UMK yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMK halal.
"Dari sisi ponpes, inklusi keuangan sangat strategis dalam pemberdayaan pesantren, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan kyai, pengurus, santri, dan masyarakat di sekitar ponpes," kata Iskandar.
Cara Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Iskandar menjelaskan untuk mencapai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di kalangan santri maka pihak pondok pesantren harus bisa menjalin kerja sama dengan para mitra keuangan inklusif, seperti Bank BSI, Bank BJB, Pegadaian Syariah.
Termasuk juga dengan para BUMN seperti Bulog, Pupuk Indonesia, Jamkrindo, Askrindo, LPDB-KUMKM, Perkumpulan Tenaga Kerja Purna & Keluarga (Pertakina), CJM Farm, dan PT Sarjana Membangun Desa.
Poin penting dalam rencana kolaborasi dari para mitra untuk mengembangkan kemandirian ekonomi ponpes. "Kerja sama antara stakeholder keuangan konvensional atau syariah di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan agar kegiatan atau program yang ditetapkan," kata dia.
"Khususnya inklusi keuangan bagi ponpes, dapat diakselerasi dan diperluas secara terstruktur dan berkesinambungan," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Airlangga: Indonesia Masuk Negara Menengah Atas, Pendapatan per Kapita Capai USD 5.400
Salah satu faktornya adalah kinerja ekspor sepanjang tahun 2023 mampu menembus USD 258,82 miliar.
Baca SelengkapnyaKeuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun
Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.
Baca SelengkapnyaPengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ungkap Merdeka Finansial Bukan Sekedar Impian Bagi Perempuan
Menteri Bintang mengatakan perempuan adalah kekuatan bangsa yang akan menentukan pembangunan Indonesia di masa depan.
Baca SelengkapnyaKemenag Minta Petugas Perlakukan Jemaah Haji Seperti Orang Tua Sendiri: Dalam Kondisi Apapun Jangan Dimarahi
Jemaah haji dengan latar belakang ini pun harus mendapatkan pelayanan khusus.
Baca SelengkapnyaUang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya
Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaTabungan Orang Kaya di Atas Rp5 Miliar Turun Drastis, Ketua LPS Mulai Takut
Data LPS mencatat, pada 2023 lalu pertumbuhan tabungan orang kaya 14-15 persen, namun di tahun ini hanya 3,51 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi Siaran Perdana dari RRI IKN, Sapa Pendengar di Sejumlah Daerah
Jokowi optimistis Upacara Peringatan ke-79 Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya