Merdeka.com - Pemindahan Ibu Kota Negara telah direncanakan pemerintah sejak 2019. Jauh sebelum pandemi Covid-19 terjadi pada Maret 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan tahun pertama pandemi mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tanggap darurat. Caranya lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) demi menangani krisis yang tidak ada preseden sebelumnya.

"Hampir dua tahun sejak Covid-19 merebak di Indonesia, perhatian, energi dan sumber daya kita (APBN) terfokus pada penanganan pandemi, perlindungan masyarakat dan penyelamatan dunia usaha," tutur Febrio dalam keterangan resminya, ditulis Kamis (20/1).

Memasuki tahun kedua, perbaikan dan penguatan berbagai program tanggap darurat dan pemulihan ekonomi nasional berjalan efektif dalam penanganan pandemi. Tak hanya itu Febrio mengklaim strategi yang dilakukan pemerintah mampu melindungi dan, menjaga daya tahan masyarakat, termasuk memberikan dukungan pada pemulihan sektor usaha.

Dia melanjutkan memasuki awal 2022, Indonesia menjadi salah satu negara yang dianggap berhasil dalam penanganan pandemi. Angka rata-rata mingguan kasus Covid-19 menurun tajam dan konsisten di bawah 1000 kasus baru per hari. Tren ini bahkan sudah terjadi sejak November 2021 hingga awal tahun ini.

Angka persentase kasus positif dari jumlah sampel yang di lakukan test antigen/PCR juga sangat rendah, yakni berada di kisaran 0,2 persen. Hal ini juga diikuti dengan penurunan tajam pada angka kematian. Selain itu, sejak, terkonfirmasi pertama pada tanggal 15 Desember lalu, kasus Omicron di Indonesia belum mengalami lonjakan tajam.

"Penyebaran Omicron diharapkan akan tetap terkendali dengan kewaspadaan dan kedisiplinan seluruh lapisan masyarakat menjaga protokol kesehatan yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik," kata dia.

Pemulihan Ekonomi dalam Tren Menguat Tahun ini

Dari sisi pemulihan ekonomi, terjadi tren penguatan pemulihan ekonomi. Ini seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 di Tanah Air yang didukung penguatan sektor-sektor utama penyumbang PDB. Misalnya industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, konstruksi dan pertanian. Ekspor tumbuh tinggi yang menjadi pendorong aktivitas produksi nasional.

"Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang ekonominya sudah kembali ke level pra pandemi," kata dia.

Menguatnya aktivitas sektor riil juga tercermin pada kinerja penerimaan negara, khususnya perpajakan yang meningkat signifikan. Menurutnya ini yang paling menggembirakan karena berdampak langsung ke masyarakat.

Terlihat dari meningkatnya penyerapan kerja sebanyak 2,6 juta lapangan kerja di tahun 2021. Sehingga tingkat pengangguran menurun cukup signifikan. Hal ini telah mendorong penurunan angka kemiskinan dari 27,55 juta di 2020 menjadi 26,50 juta di 2021.

Menguatnya momentum pemulihan ekonomi tentu saja juga memberikan dampak positif pada kinerja APBN. Defisit fiskal yang melebar sampai 6,14 persen di 2020, menjadi turun menjadi 4,65 persen di 2021 (realisasi sementara). Ini didukung menguatnya kinerja penerimaan negara meskipun alokasi anggaran untuk PEN 2021 meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini lebih rendah dari target awal di APBN 2021," katanya.

Sisi positif lainnya, Pemerintah dapat mulai melanjutkan agenda-agenda prioritas. Khususnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang sebelumnya sedikit tertunda karena fokus APBN lebih pada penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.