Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengupayakan agar kendaraan ojek online (ojol) di daerah DKI Jakarta masih bisa mengangkut penumpang. Hal ini didorong mengingat sektor informal ini yang paling berdampak dari kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiadi mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Gubernur DKI Jakarta. Sebab beberapa aturan yang dikeluarkan keduanya hanya memperbolehkan ojek online untuk mengangkut barang saja.

"Selain memang kita mengarahkan bahwa hanya untuk barang juga terbuka kemungkinan Ojol bisa dipakai untuk kepentingan masyarakat, jadi ini sedang kita klarifikasi," kata dia di Jakarta, Minggu (12/4).

Sementara dalam regulasi yang telah dibuat oleh Kementerian Perhubungan sudah mem-breakdown terkait masalah pedoman PSBB di bidang transportasi. Dalam aturan yang sudah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ad Interm Luhut Binsar Panjaitan membuat celah agar ojol tetap bisa mengangkut penumpang.

"Jadi, pengendalian transportasi dalam pencegahan Covid-19, jadi ini telah ditandatangani oleh menhub tapi belum diundangkan karena baru ditanda tangan kemarin dan masih ada satu pertemuan kembali yang mungkin akan mengklarifikasi atau mempertemukan karena masih terjadi perdebatan," kata dia.

"Sebab di Permenkes di halaman 23 bahwa sepeda motor berbasis aplikasi hanya untuk barang tidak untuk penumpang, Pergub nomor 33 tahun 2020 juga mengatakan hanya untuk barang," tambah dia.

Aturan Kemenhub

Sebelumnya,Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peraturan ini sudah ditetapkan pada 9 April 2020.

"Permenhub tersebut telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020," jelas juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta.

Peraturan ini ditujukan baik untuk penumpang kendaraan umum dan pribadi, operator sarana dan prasarana transportasi baik di transportasi darat, kereta api, laut dan udara. Di mana inti dari aturan ini adalah untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi khususnya bagi yang tidak bisa melakukan kerja dari rumah dan untuk pemenuhan kebutuhan logistik rumah tangga.

Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub tersebut yaitu pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai PSBB seperti Jakarta, di mana disebutkan bahwa untuk sepeda motor baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19.

"Untuk sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan seperti: dilakukan untuk aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit," jelas Adita.