Alasan Daerah Penghasil Tambang Terbesar di RI Tapi Ekonominya Masih Miskin

Selasa, 4 Oktober 2022 09:46 Reporter : Anisyah Al Faqir
Alasan Daerah Penghasil Tambang Terbesar di RI Tapi Ekonominya Masih Miskin tambang. shutterstock

Merdeka.com - Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang minyak dan gas (migas) terbesar di dunia. Sayangnya daerah-daerah penghasil tambangnya masuk dalam kelompok daerah termiskin di Tanah Air.

Setidaknya ada 4 wilayah penghasil migas terbesar tetapi daerahnya masih miskin. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Aceh, Riau, Kalimantan Timur dan Papua.

Menanggapi itu, Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Mohammad Kemal mengatakan berbagai perusahaan tambang di hulu telah memberikan kewajibannya kepada pemerintah daerah setempat. Banyak pajak yang dibayarkan pengusaha sebagai timbal balik dari eksplorasi yang dilakukan.

"Industri migas ini sudah sesuai mengikuti kebijakan pemerintah. Mulai dari membayar pajak daerah, listrik untuk penerangan dan lain-lain," kata Kemal dalam diskusi bersama SKK Migas di Hotel Holiday Inn Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/10).

Selain membayarkan kewajibannya berupa pajak, perusahaan hulu migas juga memberikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat setempat. Termasuk membina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Di Bojonegoro ini waktu itu ada proyek yang lumayan sekali, nilainya ini bisa triliunan karena melibatkan pekerja di sekitar," ungkap Kemal.

Seharusnya, pemerintah daerah setempat perlu ditanya terkait tingkat kemiskinan di wilayah penghasil tambang migas. Mengingat sejumlah kewajiban pengusaha telah ditunaikan untuk kepentingan masyarakat sekitar.

"Jangan-jangan (sumber masalahnya) ini ada di daerah. Dari kami ini sudah banyak komponen yang diberikan untuk daerah, termasuk participating interest yang cuma ada di daerah," kata dia.

2 dari 2 halaman

Sebagai informasi, Participating interest (PI) merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas. Skema ini seharusnya bisa membuat Pemda menjadi pemegang saham karena PI 10 persen bisa membantu daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Tujuannya untuk bisa ikut serta mengatur perusahaan agar menghasilkan timbal balik untuk keuangan daerah. "Kami harap sekali mereka (Pemda) dapat PI ini sehingga timbal baliknya ke daerahnya semakin kuat," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Tenaga Ahli SKK Migas, Ngatijan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah seharusnya bisa memberikan dampak efek domino kepada masyarakat setempat. "Setiap USD 1 yang diinvestasikan ini manfaatnya bisa 6 kali lipat," kata dia.

Ngatijan menyebut, pengelolaan imbal hasil dari daerah penghasil tambang bisa dioptimalkan bila dikelola dengan baik. Tercermin dari beberapa daerah yang mengelola hasil tambang menjadi wilayah yang berkembang dan mensejahterakan masyarakatnya.

"Sudah banyak kota yang dibangun dari hasil migas seperti Batam, Cirebon dan lainnya. Tapi memang masih banyak yang belum sejahtera juga," pungkasnya.

Baca juga:
Pembangunan Jalur Khusus Truk Tambang di Bogor, Emil: Kepentingan Banyak Sekali
Pengelolaan Pertambangan yang Baik oleh MHU Dipresiasi Pemerintah melalui GMP 2022
Jokowi: Jangan Sampai Berpuluh-puluh Tahun Kita Hanya Ekspor Komoditas Mentah
Akan Dibuat Mirip Tol, Begini Kata Ridwan Kamil soal Jalur Khusus Tambang di Bogor
Ekonomi Maluku Utara di Atas Nasional, Jokowi Minta Pemda Jaga Kondusifitas

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini