Aktivis 98: Menteri BUMN harus percepat divestasi saham Freeport
Merdeka.com - Pemerintah diminta mempercepat perundingan divestasi dengan Freeport Indonesia agar kedaulatan bangsa ditegakkan. Tanggung jawab penyelesaian divestasi itu ada di tangan Menteri BUMN Rini Soemarno, sesuai penugasan Presiden Joko Widodo.
Desakan tersebut disuarakan oleh Aktivis Rumah Gerakan 98 Sulaiman Haikal. Alasannya, percepatan divestasi sangat strategis untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Haikal menegaskan, Kementerian BUMN harus bersikap tegas dalam penetapan jadwal perundingan.
"Kementerian BUMN tidak boleh berlama-lama, segera tuntaskan," ujar Haikal di Jakarta, Jumat (5/1).
Menurut Haikal, dalam kerangka dasar (framework) yang disepakati Pemerintah malalui Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia (PTFI), telah disepakati divestasi saham PTFI sebesar 51 persen. Kelanjutan dari kesepakatan itu adalah perundingan teknis dan detil investasi yang ditugaskan kepada Menteri BUMN.
Dalam prosesnya, sejak kerangka dasar itu disepakati Agustus 2017, hingga memasuki 2018 perundingan detil divestasi antara Kementerian BUMN dan PTFI belum kunjung tuntas.
Akibat belum beresnya perundingan detil divestasi itu, Kementerian ESDM harus memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga enam bulan ke depan. Perpanjangan IUPK itu membuat publik bertanya-tanya tentang kesungguhan Pemerintahan Jokowi-JK menyelesaikan permasalahan Freeport.
"Lambatnya penyelesaian divestasi memperlemah posisi tawar Pemerintah Indonesia di hadapan Freeport. Menteri BUMN harus menydari hal itu," ucap Haikal tegas.
Di samping memperlemah posisi tawar pemerintah, berkepanjangannya perundingan divestasi mengundang tanda tanya dan kemawatiran publik.
"Jika perundingan molor dikawatirkan masuknya kepentingan lain yang mengambil untung dari situasi tersebut, atau membuka intervensi dari pihak-pihak lain yang akan mengganggu kepentingan nasional di Freeport Indonesia," ucap Haikal.
Untuk menepis kekawatiran itu, serta memperkuat posisi tawar pemerintah, Haikal melihat tidak ada cara lain kecuali Menteri BUMN segera menuntaskan perundingan divestasi.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaTemui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen
Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?
Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaRespons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar
Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Soroti Dugaan Politisasi Bansos: Kami Ajak Semua Mengawasi Penyalurannya
Kapten Timnas AMIN Syaugi menilai pembagian bansos sengaja dimasifkan pemerintah jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca Selengkapnya