Merdeka.com - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso memaparkan, update program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan perseroan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Hingga 31 Desember 2020, tercatat BRI telah memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp 188,6 triliun kepada 2,83 juta debitur.

"Dan ini adalah berita baik, karena ini sudah menurun. Sebelumnya mencapai Rp 193 triliun yang direstrukturisasi, ternyata, yang direstrukturisasi banyak yang bangkit dan normal maka outstanding yang kita restru turun menjadi Rp 188,6 triliun," kata Sunarso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI secara daring, Selasa (2/2).

Kemudian, nilai pinjaman UMKM dengan penjaminan yang telah tersalurkan mencapai Rp 8,73 triliun kepada 14.396 debitur. Kemudian subsidi bunga telah diberikan kepada 6,57 juta debitur dengan nilai Rp 5,46 triliun.

Bantuan produktif usaha mikro juga telah tersalurkan sebanyak Rp 18,6 triliun kepada 7,7 juta pelaku usaha mikro. KUR (Kredit Usaha Rakyat) super mikro telah diberikan dengan nilai Rp 8,66 triliun yang diterima oleh 985 debitur. "Ini baru beberapa bulan dilaunching," katanya.

Lalu, subsidi gaji juga sudah disalurkan dengan nilai Rp 6,45 triliun kepada 5,38 juta rekening penerima bantuan.

Dana PEN di BRI

Untuk dana PEN, di tahap pertama BRI menerima deposit pemerintah sebesar Rp 10 triliun, dengan komitmen menyalurkan kredit 3 kali lipat menjadi Rp 30 triliun. Dalam waktu 3 bulan, BRI telah mencapai target komitmen tersebut dengan porsi penerima dari segmen mikro KUR sebesar 41 persen, mikro non KUR 31,3 persen dan pengusaha kecil ritel dan menengah 27,7 persen.

"Tahap kedua ditambah Rp 5 triliun, komitmen menyalurkan kredit 3 kali lipat jadi Rp 15 triliun dan sudah disalurkan dalam waktu 3,5 bulan," ujar Sunarso.

Adapun untuk tahap II, penyaluran kreditnya lebih banyak ke segmen mikro KUR sebanyak 50 persen, mikro non KUR 22,8 persen dan pengusaha ritel menengah 27,3 persen.

"Bagaimana statusnya sekarang? Dana Rp 15 triliun (akumulasi deposit tahap I dan II) itu sudah berakhir masa berlakunya di 13 Januari 2021, dan sudah kami kembalikan ke pemerintah dananya," kata Sunarso.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6