Airlangga Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Kurangi Hak Konstitusional

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri hadir dalam sidang perkara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menjadi perwakilan pemerintah untuk membacakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip pernyataan tersebut, Airlangga mengatakan tidak ada hak-hak konstitusional para pemohon yang dihilangkan dengan berlakunya UU Cipta Kerja.

"Hak-hak konstitusional para pemohon sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karenanya berlaku UU Cipta Kerja," kata Airlangga dalam sidang yang disiarkan melalui YouTube Mahkamah Konstitusi pada Kamis (17/6).

Menurutnya, pemerintah justru bermaksud memberikan perlindungan, kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Hal ini sebagaimana yang dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 2 UUD 1945.

Oleh sebab itu, katanya, UU Cipta Kerja justru akan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Selain itu juga meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerjaan. Pemerintah pun menegaskan sama sekali tidak ada hak konstitusional yang dihalangi dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja.

"Bahwa para pemohon sama sekali tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya UU Cipta Kerja. Pembentukan UU Cipta Kerja sudah melalui prosedur dan tahapan sesuai ketentuan, hak-hak partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja telah terpenuhi dengan adanya partisipasi publik," ungkapnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6.com