Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Airlangga Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Daya Saing Investasi Indonesia

Airlangga Siapkan 4 Jurus Tingkatkan Daya Saing Investasi Indonesia Menko Airlangga Hartarto. ©Tebe/Humas Ekon

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan empat kebijakan penting untuk mendorong daya saing investasi Indonesia. Empat kebijakan tersebut diharapkan bisa membuat investasi Indonesia bisa lebih menarik dalam masa pandemi Virus Corona saat ini.

"Untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal, pemerintah menyadari pentingnya peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia. Untuk itu pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan," ujar Airlangga, Jakarta, Rabu (19/6).

Pertama, segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal yang disasar adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, dan kesejahteraan pekerja sekaligus peningkatan produktivitas kerja serta peningkatan investasi.

"Transformasi ekonomi ini pun diharapkan mampu melahirkan peluang baru agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah dan mencapai pendapatan indonesia maju di 2045 sebagai 5 besar ekonomi terkuat di dunia," jelas Airlangga.

Kedua, menyusun daftar prioritas investasi di mana tentu penyusunan ini tidak hanya dengan pendekatan picking the winners tapi juga mencakup bidang- bidang usaha yang akan diberikan fasilitas baik perpajakan, maupun non perpajakan.

"Dengan kriteria antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal hightech dan berbasis digital. Diharapkan dengan daftar prioritas investasi ini, dapat menarik investasi yang bukan hanya besar, juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan kerja," jelasnya.

Ketiga, dalam rangka penguatan pengembangan industri dan konektivitas transportasi dan logistik, pemerintah melakukan pengembangan koridor di sepanjang pulau Jawa bagian utara. Secara total koridor Jawa merupakan penyumbang 38,7 persen dari total PDB nasional dan 53,56 persen terhadap total sektor industri nasional.

"Dengan pengembangan koridor ekonomi di Jawa bagian utara, diharapkan dapat mendorong pemanfaatan kawasan peruntukan industri sebagai pusat pengungkit ekonomi baru guna mendukung investasi di sektor industri perdagangan dan jasa. Serta meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing industri interkoneksi supply chain juga peningkatan value chain serta mengintegrasikan kawasan industri dengan sistem pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik," paparnya.

Keempat, menyusun inisiatif pembangunan super hub sebagai sentra produksi perdagangan teknologi dan keuangan. Saat ini terdapat 5 potensi superhub di Indonesia, yakni koridor Bali Nusa Tenggara, koridor Sulawesi Utara, koridor Batam Bintan Karimun Tanjung Pinang, kawasan Ibu Kota negara di Kalimantan Timur, kawasan segitiga rebana di Jawa Barat.

"Pengembangan industri berbasis cluster melalui super hub di daerah-daerah tersebut diharapkan bisa meningkatkan pemerataan ekonomi antar daerah. Keyakinan bahwa ekonomi Indonesia melalui kebijakan konkrit dan tepat akan dapat mengatasi tantangan yang sedang dihadapi di 2020. Bersama kita harapkan, ke depannya, ekonomi Indonesia semakin kuat dan sukses," tandasnya.

(mdk/azz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Perlinsos Adalah Upaya Pemerintah Untuk Mendukung Masyarakat Hadapi Tekanan Kehidupan

Airlangga: Perlinsos Adalah Upaya Pemerintah Untuk Mendukung Masyarakat Hadapi Tekanan Kehidupan

Airlangga mengklaim Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu

Baca Selengkapnya
Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya

Reaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Strategi Airlangga Dongkrak Suara Golkar pada Pemilu 2024 Dipuji

Strategi Airlangga Dongkrak Suara Golkar pada Pemilu 2024 Dipuji

Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Survei Internasional, Jokowi dan Soeharto Presiden Terbaik Indonesia

Airlangga: Survei Internasional, Jokowi dan Soeharto Presiden Terbaik Indonesia

Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jokowi dan Soeharto menjadi dua presiden terbaik Indonesia.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Jokowi akan Berperan di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Airlangga Pastikan Jokowi akan Berperan di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Airlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya
Airlangga Sebut Resesi Ekonomi Jepang Malah Untungkan Indonesia, Begini Penjelasannya

Airlangga Sebut Resesi Ekonomi Jepang Malah Untungkan Indonesia, Begini Penjelasannya

Sebagai negara maju, Inggris dan Jepang resmi masuk jurang resesi.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun

Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun

Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya