Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ditargetkan selesai diratifikasi pada kuartal I-2022 akan menjadi momentum penting di tengah guncangan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang dan pandemi Covid-19.

Saat ini, sudah ada 7 Negara ASEAN (Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, dan Myanmar) dan 5 Negara Mitra ASEAN (RRT, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan) yang telah merampungkan ratifikasi. Ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi syarat utama pemanfaatan Perjanjian RCEP di Indonesia.

Dia menyebut, RCEP memiliki arti yang signifikan bagi ekonomi Indonesia. Sebesar 72 persen aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP. Melalui RCEP, Indonesia juga akan mendapatkan akses pasar tambahan dari Cina, Korea dan Jepang untuk produk-produk di sektor perkebunan, pertanian, otomotif, elektronik, kimia, makanan, minuman, mesin dan kehutanan.

"Berlakunya RCEP, perdagangan terbesar di regional terbesar, diharapkan ini memberikan dukungan terhadap pasar modal," kata Airlangga dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Senin (3/1).

Selain RCEP, pemerintah juga akan memastikan Program Pemulihan Ekonomi Nasioal (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2022. Lebih rinci, Pemerintah telah mempersiapkan strategi untuk meraih peluang dan menjawab tantangan di tahun 2022 melalui kebijakan PPKM, percepatan vaksinasi secara masif, dan Program PEN menjadi instrumen utama di tahun 2022.

"Program PEN di tahun 2022 akan didorong untuk front loading dan akan membantu mengamankan trajectory pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Terkait Presidensi G20, Indonesia juga berkesempatan menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja dan Indonesia Investment Authority (Sovereign Wealth Fund) sehingga akan meningkatkan confidence Investor Global.

Keuangan berkelanjutan dan arsitektur keuangan internasional juga telah menjadi bagian dari agenda prioritas yang akan memberikan kontribusi positif terhadap sektor keuangan, termasuk pasar modal Indonesia.