Airlangga Akui Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Belum Optimal
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui, sebanyak 16 paket kebijakan di lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berjalan maksimal. Ada beberapa alasan yang membuat paket kebijakan tersebut tidak tercapainya.
Di antaranya karena ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, utamanya menyangkut terhadap proses perizinan dan investasi.
"Kebijakan paket 16 ada beberapa belum bisa dilaksanakan karena koordinasi terbatas," kata dia di Four Seasons Hotel, Jakarta, Kamis (5/3).
Dia mencontohkan, beberapa hal yang belum disepakati dalam kebijakan ekonomi jilid I, yakni penetapan harga gas industri sebesar USD 6 belum bisa diputuskan. Kemudian, negatif list di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga tidak berjalan.
"Kalau kita gunakan sistem seperti itu transformasi hanya berjalan 10 tahun ini kita tidak ingin kehendaki," jelas dia.
Untuk itu, pemerintah saat ini tengah membuat terobosan baru melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aturan sapu jagat ini diharapkan akan menggairahkan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga: Survei Internasional, Jokowi dan Soeharto Presiden Terbaik Indonesia
Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyebut Jokowi dan Soeharto menjadi dua presiden terbaik Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaAirlangga Pastikan Jokowi akan Berperan di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Airlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga Bantah Kenaikan Harga Beras Akibat Bansos Pangan, Ini Alasannya
Program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaBeda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?
Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca SelengkapnyaAirlangga Bantah Kunjungan Jokowi ke Jateng Strategi TKN Prabowo-Gibran
Airlangga menilai arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 sudah jelas
Baca SelengkapnyaJokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023
Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).
Baca SelengkapnyaAirlangga Jawab Isu Jokowi Gabung Golkar: Sudah Rapat dan Beriringan
Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal bergabung ke Golkar.
Baca Selengkapnya