Merdeka.com - Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti dengan superholding.

Dia beralasan, tata kelola perusahaan pelat merah ini tidak efisien dan buruk. Lebih baik, manajemen BUMN diserahkan ke kalangan profesional yang jauh dari kepentingan politik.

Ahok mencontohkan pembentukan Temasek yang digagas Pemerintah Singapura. "Seharusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita bangun seperti Temasek, jadi semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok, dikutip dari kanal YouTube POIN, Rabu (16/9).

Usul Ahok ini dilandasi dengan temuannya soal kebijakan Pertamina yang tidak efisien, mulai dari birokrasi, dugaan manipulasi gaji hingga soal utang.

Menurutnya, direksi Pertamina punya hobi lobi-lobi menteri. Pergantian direktur juga dilakukan tanpa pemberitahuan kepada dirinya sebagai Komisaris Utama.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris juga rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Manipulasi Gaji

Lalu, adanya dugaan manipulasi gaji, di mana pejabat yang sudah tidak bertugas di posisi yang bersangkutan masih menerima gaji yang nominalnya sama.

"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa di copot tapi gaji masih sama, alasannya dia orang lama, harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda, tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua," tandas Ahok.

Kemudian soal utang. Ahok menilai, Pertamina selalu ingin berutang untuk mengakuisisi kilang minyak luar negeri. Padahal, menurutnya lebih baik Pertamina melakukan eksplorasi dalam negeri karena Indonesia masih punya potensi 12 cekungan yang menghasilkan minyak dan gas (migas).

"Sudah minjam duit USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjam duit terus, saya sudah kesal. Minjam terus, akuisisi terus, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi minyak dan gas, ngapain di luar negeri? Jangan-jangan ada komisi," ujar Ahok.