Merdeka.com - Beberapa hari lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku dapat aduan dari Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) Kiswodarmawan, terkait belum dibayarkan tagihan sebesar Rp 200 miliar di Pemerintah Daerah Riau. Alasannya, perseroan menolak menyogok 5 persen dari nilai proyek.

Perusahaan pelat merah yang sering terjerat kasus korupsi, salah satunya Hambalang tersebut, dikatakan Dahlan, baru sebatas mengadukan kasus. "Baru lapor ke saya," ujarnya di Gedung DPR, Selasa malam (16/8).

Dia meminta, perusahaan konstruksi tersebut belum menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Karena buat membuktikan kasus sogok menyogok tergolong rumit. "Karena membuktikannya sulit. Kalau hukum minta buktinya, begitu," jelas dia.

Sebelumnya, Dahlan menegaskan perusahaan tersebut, sudah berkomitmen untuk tidak melanggar aturan dalam proyek kontruksi pemerintah.

"Adhi memang sudah bertekad untuk tidak mau lagi menyogok sebagai tekad baru untuk memperbaiki citranya yang rusak di proyek Hambalang. Adhi dan BUMN lain sudah berjanji di depan saya untuk tidak melakukan sogok-menyogok untuk mendapat proyek," ujar Dahlan kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9).