Merdeka.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) atau Asian Development Bank memberikan pinjaman sebesar USD 500 juta atau sekitar Rp7,5 triliun untuk Indonesia. Tujuan pemberian utang tersebut untuk pendanaan darurat jika terjadi bencana alam atau wabah penyakit seperti pandemi Covid-19.

"Indonesia berada di jalur Cincin Api Pasifik dan sangat rentan terhadap serangkaian bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan kekeringan, dan kini Covid-19," ujar Wakil Presiden ADB Ahmed M. Saeed, dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (24/9).

"Pinjaman berbasis kebijakan ini akan membantu pemerintah merespons secara tepat waktu terhadap guncangan semacam itu serta mengurangi dampak ekonomi dan sosial terhadap infrastruktur publik dan mata pencaharian masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan," sambungnya.

Program Peningkatan Ketahanan Bencana (Disaster Resilience Improvement Program), yang menawarkan pembiayaan siaga bencana apabila ada deklarasi pemerintah tentang kondisi darurat bencana atau darurat kesehatan, bertujuan untuk mendukung reformasi Indonesia dalam manajemen risiko bencana dan pelayanan kesehatan. Program ini juga berupaya meningkatkan ketahanan bencana di antara berbagai lembaga dan masyarakat di Indonesia.

"Program ini ditujukan untuk membantu pemerintah meningkatkan keberlanjutan lingkungan, ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan modal manusia, termasuk kesehatan dan kesetaraan gender," kata Spesialis Sektor Keuangan ADB, Benita Ainabe.

Program ini, akan membantu pemerintah mengembangkan rencana pemulihan dan rekonstruksi dengan kepastian yang lebih besar, mengurangi kerusakan infrastruktur, dan mencegah jatuhnya korban jiwa dalam bencana di masa mendatang.

Ke depan, program tersebut akan berfokus pada tiga bidang reformasi penting menguatkan kebijakan dan rencana aksi pemerintah dalam merespons bencana dan kedaruratan terkait kesehatan termasuk perlindungan sosial, meningkatkan ketahanan infrastruktur publik terhadap risiko bencana dan iklim sehingga mengurangi biaya perbaikan serta meningkatkan pembiayaan untuk risiko bencana dan respons pandemi melalui asuransi, perbaikan layanan kesehatan, dan belanja sosial yang ditargetkan.

Reformasi yang didukung oleh ADB ini akan meningkatkan porsi manajemen risiko bencana dalam anggaran nasional menjadi 1 persen, naik dari 0,04 persen pada 2019, memperkuat koordinasi respons bencana antar-kementerian dan lembaga terkait dan memperluas perlindungan bagi kelompok rentan setelah bencana dan pandemi.