Ada Virus Corona, Jokowi Minta APBN Ubah Fokus ke Kesehatan Hingga Insentif UKM
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan penyebaran pandemi virus corona (COFID-19) membuat pertumbuhan perekonomian dunia diprediksi turun dari 3 persen menjadi 1,5 persen. Tidak hanya itu, dia juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ikut alami penurunan.
Maka dari itu, dia memerintahkan untuk kembali memfokuskan ulang dan merealokasi belanja dalam APBN dan APBD. Realokasi tersebut akan difokuskan pada tiga hal. Pertama, bidang kesehatan, terutama pengendalian virus corona. Kedua, jaminan keamanan sosial (social safety net). Terakhir, pemberian insentif ekonomi untuk pelaku usaha UMKM.
"Saya perintahkan semua menteri, juga pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali ini yang tidak prioritas pangkas dulu. Anggaran perjalanan dinas, belanja rapat, pembelian barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," ungkap Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19 melalui video teleconverence di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).
Presiden Jokowi mengatakan program sosial safety net atau bantuan sosial harus memberikan dampak untuk meningkatkan konsumsi, serta peningkatan daya beli masyarakat. Seluruh bantuan harus segera diimpelemnetasikan.
"Ini program bantuan langsung ke masyarakat, baik itu program keluarga harapan, PKH, Kartu Indonesia Sehat KIS, kartu Indonesia pintar, kartu sembako, rastra semua segera diimplementasikan seawal mungkin," kata Presiden Jokowi.
Kemudian, dia juga mengatakan kartu prakerja harus segera dimulai. Hal tersebut, kata dia, untuk memberikan peningkatan perekonomian. "Untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan PHK," ungkap Presiden Jokowi.
Jaga Daya Beli Saat Virus Corona, Dana PKH Tahap II Telah Cair Rp7 T di Maret
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin bantuan yang disalurkan pemerintah pada tahap II mencapai lebih dari Rp7 triliun. "Sampai tanggal 10 Maret 2020 kemarin, yang diajukan dan telah cair dari Kementerian Keuangan senilai Rp7 triliun untuk 9.214.185 KPM," kata Pepen.
Pepen juga mengimbau agar KPM PKH tidak panik dengan kondisi yang berkembang belakangan ini. "Kita harapkan tidak ada gejolak harga makanan yang terjadi, untuk itu KPM diminta tidak perlu panik dengan isu mengenai virus korona karena pemerintah telah berupaya untuk meminimalisirnya," kata Pepen.
Percepatan pencairan bansos PKH tahap II tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh Siti Rohani, KPM asal Kota Metro, Propinsi Lampung. Siti Rohani mengaku senang bisa menerima bansos PKH lebih cepat dari biasanya karena hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan anaknya.
"Uang ini akan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak dan keperluan sekolah," kata Siti. Pedagang mainan ini juga mengaku tidak mengambil semua dana PKH. "Saya ambil seperlunya untuk memenuhi kebutuhan saja dan sisanya masih saya tabung di bank," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaDalam menghadapi ketidakpastian global, Jokowi menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi negara maju tak cuma mengedepankan kecerdasan sumber daya manusianya saja.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaTantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaPada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
Baca Selengkapnya