Ada Temuan Rangkap Jabatan di BUMN, Ini Tanggapan Stafsus Erick Thohir

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menanggapi temuan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) terkait 62 direksi dan komisaris BUMN rangkap jabatan di perusahaan non-BUMN. KPPU mengkhawatirkan rangkap jabatan ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima data temuan KPPU mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh direksi dan komisaris BUMN.

"Kami belum mendapatkan data dari KPPU, sehingga kalau dikatakan KPPU ada rangkap jabatan direksi atau komisaris dan itu berpotensi melanggar persaingan tidak sehat itu belum kami dapatkan," ujar Arya, Selasa (23/3).

Arya membuka ruang diskusi dengan KPPU mengenai temuan pelanggaran ini. Nantinya Kementerian BUMN juga akan memberikan klarifikasi terkait adanya beberapa komisaris dan direksi yang harus melakukan rangkap jabatan.

"Kami harap KPPU bisa berkomunikasi dengan kami dan bertemu. Sesama lembaga negara, KPPU bisa memberi informasi yang langsung diberikan kepada kami dan sehingga bisa saling klarifikasi," jelasnya.

Dia berharap KPPU dan Kementerian BUMN bisa mempererat kerja sama demi kemajuan perusahaan pelat merah. "Kita berharap KPPU bisa mempererat kerja sama. Kita bisa meluruskan dengan baik kalau ada pelanggaran," tandasnya.