Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri rapat koordinasi (rakor) di Gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (31/7). Rakor tersebut membahas proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Menteri Budi mengungkapkan dalam rakor tersebut dibahas juga tarif LRT yang akan dikenakan. Tarif tersebut diberlakukan berdasarkan hasil perhitungan ideal dan pemberian subsidi. "Dari angka itu terlihat memang ada suatu asumsi yang cukup realistis, dan tarif Rp 12.000, ada semacam subsidi tapi wajar," ungkapnya.

Meski demikian, Menteri Budi menjelaskan subsidi akan menurun jika pertumbuhan penumpang mengalami peningkatan. "Tapi subsidi itu akan turun apabila jumlah penumpang naik. Bahkan subsidi akan hilang apabila itu bisa dilakukan," tegasnya.

Harga tiket LRT, lanjutnya, juga bisa lebih efisien jika swasta dilibatkan dalam pembangunan Transit Oriented Development (TOD). "Ada harapan dalam diskusi, kita juga memikirkan agar swasta dilibatkan lebih banyak, sehingga TOD-TOD itu akan dibuat semacam lelang kepada swasta. Tidak dikerjakan oleh KAI," lanjutnya.

Rakor tersebut dihadiri juga oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan PriceWaterhouseCoopers (PWC).

"Pak Luhut (menko maritim) mengundang beberapa stakeholder dari KAI, bank, SMI, dan PwC juga. Jadi kita bahas beberapa hal. Satu hal yang penting, kita ingin waktunya tetap dan kita akan meneliti feasibility dari proyek ini dengan asumsi yang lebih pasti," kata Menteri Budi.

Menteri Budi mengungkapkan, PwC sebagai suatu lembaga profesional menampilkan suatu kajian yang detail dan memberikan beberapa catatan yang baik untuk dipelajari. Hal ini juga menandakan bahwa keterlibatan swasta dalam proyek pemerintah sangat dibutuhkan.

"Tadi apa yang disampaikan sudah cukup jelas. Angka dan kondisi dijabarkan secara transparan. Artinya dengan PwC kajian tentang proyek ini, maka saya lihat ada suatu potensi yang besar bahwasanya industri kereta api itu tidak saja harus dibiayai negara, tapi swasta sudah bisa diilbatkan," ujarnya.

Selain itu, Menteri Budi juga mengatakan, PT KAI mengusulkan perpanjangan jalur LRT tidak hanya sampai Cibubur, melainkan sampai Bogor.

"Yang kedua juga diusulkan oleh KAI, tidak sampai Cibubur saja, tapi sampai Bogor. Dan sampai Bogor ini kita harapkan juga biayanya lebih murah, kita ingin swasta itu juga sharing karena mereka akan mendapat manfaat suatu aksesabilitas yang bagus, tapi mereka juga sharing lah disitu," pungkasnya.