Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ada Sidang MK, Pusat Perbelanjaan di Jakarta Beroperasi Normal

Ada Sidang MK, Pusat Perbelanjaan di Jakarta Beroperasi Normal Gedung Sarinah. merdeka.com/skyscrapercity.com

Merdeka.com - Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan sidang MK (Mahkamah Konstitusi) terkait pemilihan presiden 2019 tidak berdampak pada bisnis pusat perbelanjaan. Dia melihat mall-mall sekitar MK dan Monas tetap beroperasi normal.

"Kalau saya lihat kecenderungan pengunjung tetap saja ramai tidak ada masalah. Orang percaya situasi akan aman," kata dia, ketika dihubungi Merdeka.com, Jumat (14/6).

Meskipun demikian, dia mengakui bahwa pengamanan kawasan perbelanjaan memang meningkat. Hal ini sudah berlangsung dari jelang aksi 22 Mei lalu.

"Saya kira seluruh mall di Jakarta sekarang butuh pengamanan ya. Aparat juga tadi sudah pada datang. Sudah ada penambahan dari aparat," ujarnya.

"Ini kan sejak dari kemarin lebaran sudah ada aparat. Cuma memang tidak terlalu banyak. Kalau sekarang kan ditambah lagi dari Angkatan Darat, masuk ke tempat-tempat kita. Orang melihat walaupun tidak show off, pengamanan itu ada," imbuhnya.

Hal tersebut, lanjut dia, tidak berdampak pada jumlah pengunjung yang datang. Keberadaan aparat, baik dari TNI maupun Polri justru memberikan rasa aman baik kepada masyarakat maupun pengelola mall.

"Masyarakat nggak khawatir. Kecuali ada jalan yang ditutup, yang ditutup juga tidak memengaruhi, nggak ada pusat belanja di daerah yang jalannya ditutup. Sekitar Monas saja kan?," ungkap dia.

Karena itu, untuk meningkatkan rasa aman, pengamanan akan terus diberlakukan sepanjang masa sidang sengketa Pilpres 2019. "Ada pengaman dan mereka juga lakukan biasa lah masa-masa ini akan ketat terus sampai akhir sidang MK," tandasnya.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Presiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK

Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.

Baca Selengkapnya
Cek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah

Cek Beras di Pasar Induk Cipinang, Jokowi Klaim Stok Melimpah

"Hingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada tersedia, jumlahnya cukup dan saya melihat melimpah," sambungnya.

Baca Selengkapnya
MK Jelaskan Jadwal Sidang Sengketa Pilpres dan Pileg 2024

MK Jelaskan Jadwal Sidang Sengketa Pilpres dan Pileg 2024

Tenggat waktu pendaftaran PHPU Pileg dan Pilpres memiliki jadwal yang berbeda.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kebakaran Pasar dan Pemukiman di Palmerah, 95 Bangunan Hangus

Kebakaran Pasar dan Pemukiman di Palmerah, 95 Bangunan Hangus

Selama kurang lebih tiga jam berjibaku dengan api, akhirnya operasi dinyatakan selesai sekira pukul 06.23 WIB.

Baca Selengkapnya
MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

MK Buka Peluang Panggil 4 Menteri Jokowi jadi Saksi Sengketa Pilpres, Tapi Ada Syarat Khususnya

Keempat menteri Jokowi itu adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zu

Baca Selengkapnya
Usai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali

Usai Pemilu, Polisi Pastikan Kondisi Jakarta dan Sekitarnya Aman Terkendali

Pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada Rabu, 14 Februari kemarin.

Baca Selengkapnya
Namanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi

Namanya Disebut di Sidang Sengketa Pilpres 2024, Ini Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengomentari soal namanya ikut diseret-seret dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Mahfud Sepakat MK Larang Jadwal Pilkada 2024 Diubah: Bagus, Hentikan Langkah Jokowi Kendalikan Pilkada

Jokowi mengajukan ke MK agar jadwal Pilkada 2024 dimajukan September dengan alasan agar pelaksanannya mudah

Baca Selengkapnya