Merdeka.com - Sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah. Konsep ekonomi syariah diyakini bisa menjadi arus baru untuk mendorong perekonomian dan menjawab tantangan ketahanan ekonomi saat dilanda krisis akibat pandemi Covid-19.

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ventje Rahardjo, menuturkan ada beberapa instrumen keuangan syariah yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian nasional. Salah satunya dengan wakaf uang yang bisa membantu menggerakkan ekonomi yang tengah lesu.

"Wakaf uang ini menjadi penting mendukung program pembangunan pemulihan ekonomi nasional," kata dia dalam Peluncuran Layanan wakaf Uang Danamon Syariah secara virtual, Jakarta, Jumat (5/3).

Wakaf uang ini, kata Ventje, bukan sesuatu hal yang baru. Kehadirannya sudah ada sejak 2002 dan telah memiliki payung hukum Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Hingga saat ini Ventje mengatakan sudah ada 264 nazir (pelaku wakaf uang nasional) dan 21 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU). Namun jumlah nazir uang yang ada belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan.

"Jumlah wakaf nazir uang yang cukup banyak itu tidak sebanding dengan tingginya realisasi wakaf uang nasional," kata dia.

Masih banyak kendala yang dihadapi para nazir wakaf. Antara lain rendahnya kesadaran masyarakat tentang wakaf uang dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Begitu juga dengan beberapa hambatan regulasi dan keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola wakaf uang.

"Hal ini disebabkan berbagai isu seperti yang ada dalam Master Plan Keuangan dan Ekonomi Syariah 2019-2024," kata dia.

Staf Sri Mulyani: Tidak Ada Sepeserpun Uang Wakaf Masuk ke APBN

Staf Ahli Menteri Keuangan, Suminto menegaskan bahwa tidak ada sepeserpun dana wakaf masyarakat yang masuk ke kantong negara. Dia menekankan, seluruh dana dari wakif atau orang yang menawarkan harta bendanya untuk diwakafkan, sepenuhnya ada di tangan nazir (pengelola wakaf).

"Tidak ada sepesepun wakaf uang yang masuk ke APBN atau kas negara itu adalah aktivitas kegotong royongan umat muslim," kata dia dalam sebuah diskusi Dana Wakaf Mengalir ke Mana?, ditulis Kamis (4/2).

Berdasarkan catatan BWI (Badan Wakaf Indonesia) hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp238,83 miliar.

"Kami minta updet terakhir dari BWI dari awal wakaf uang diperkenalkan sampai hari ini baru Rp819 miliar. Bayangin sejak 2002 baru terkumpul segitu," kata dia.

Dia menambahkan jika dilihat dari rata-rata per tahunnya sangat kecil sekali. Padahal potensi dana sosial yang ada di masyarakat ini begitu besar mulai dari kelas bawah hingga menengah. Hanya saja dari sisi realisasinya masih terbilang kecil.

"Makanya BWI dan stakeholder inisiasi gerakan nasional wakaf uang untuk mengembangkan wakaf uang ini. Ini bukan baru pada 2010 Presiden SBY juga luncurkan gerakan wakaf uang," kata dia.