Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) di tahun 2020 akan menjadi tantangan berat di tengah kondisi pandemi Covid-19. Apalagi, respon kebijakan pemerintah cukup luar biasa melalui perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

Dalam APBN tahun ini, refocusing dan realokasi dilakukan dalam rangka memberikan prioritas penanganan bidang kesehatan. Di sisi lain juga diprioritaskan untuk membantu masyarakat di bidang sosial, memperbaiki daya tahan ekonomi dunia usaha, hingga kegiatan korporasi.

"Kita memahami dalam tahun 2020 ini yang nantinya juga akan diaudit oleh BPK pada tahun depan kita menghadapi situasi yang extra ordinary yaitu covid-19 dan kondisi Covid merupakan tantangan kesehatan telah menyebabkan implikasi meluas di bidang sosial ekonomi dan keuangan," kata dia dalam acara Pembukaan Rakernas Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020, di Jakarta, Selasa (21/9).

Dia mengatakan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi adalah program yang luar biasa penting didesain dalam suasana kegentingan yang memaksa. Bahkan Presiden Joko Widodo menekankan kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting, namun pada saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas transparansi dan pengelolaan yang baik.

Oleh karenanya, dia meminta agar seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah di dalam melakukan penyesuaian dan peningkatan kecepatan tidak mengabaikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip tata kelola yang baik, prinsip bahwa suatu saat kita bertanggungjawab terhadap setiap Rupiah yang ada di dalam pengelolaan keuangan negara APBN dan APBD bagi kepentingan dan manfaat masyarakat.

"Kami juga berharap di dalam pengelolaan yang sangat luar biasa ini kita akan tetap menjaga rambu-rambu dari sisi pelaporan keuangan negara," katanya.