Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno tengah disorot. Penyebabnya tak lain beredarnya percakapan dilakukan oleh Menteri Rini bersama Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, terkait pembagian saham atas proyek yang digarap oleh PLN bersama Pertamina.

Dalam percakapan yang berdurasi sekitar 6 menit tersebut, keduanya juga menyebut nama Ari Soemarno atau 'Pak Ari', kakak kandung Rini. Sofyan dalam rekaman percakapan tersebut mengeluhkan jatah saham yang akan diterima oleh PLN lebih kecil dari yang seharusnya.

Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi fee' sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan, memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Namun, dalam klarifikasi tersebut,tidak ada penjelasan mengenai 'Pak Ari' yang disebut Sofyan dalam percakapan dengan Rini, dan 'Kakak saya yang satunya' yang disebut Rini kepada Sofyan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mengatakan percakapan itu jadi bukti adanya cawe-cawe keluarga Soemarno dalam Kementerian BUMN. Dalam dunia trading oil and gas, Ari dikenal sebagai orang yang pertama kali membawa M. Riza Chalid untuk terjun di bisnis minyak dan gas ketika Ari menjabat sebagai President Petral dan kemudian Direktur Utama Pertamina.

"Setelah pensiun dari Pertamina, nama Ari Soemarno tidak lagi terdengar alias tenggelam, tapi ketika adik perempuan-nya, yakni Rini Soemarno ditunjuk sebagai Mentri BUMN, maka kemudian Ari Soemarno menjadi momok yang sangat diperhitungkan oleh trader-trader minyak dan gas di Singapur karena dapat melancarkan bisnis-bisnis mereka dengan Pertamina dan PLN termasuk tender-tender Crudel Oil, RON88 (bensin premium) dll serta pengadaan HFO bahan bakar pembangkit listrik terapung dari Turki yang disewa PLN yang sedang diperiksa KPK," kata Inas saat dihubungi merdeka.com.

Menurutnya, konten rekaman yang diduga suara Rini Soemarno dan Sofyan Basir tersebut adalah proyek storage LNG di Bojonegara, Cilegon yang akan dibangun oleh PT Bumi Sarana Migas(BSM) di mana pemegang sahamnya adalah Kalla Grup dan Ari Soemarno bekerjasama dengan Mitsui dan Tokyo Gas dengan pinjaman dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation).

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh, bahwa Kalla Grup dan Ari Soemarno hanya bermodalkan tanah di Bojonegara tersebut, sedangkan seluruh pendanaan akan ditanggung oleh Mitsui dan Tokyo Gas," jelas Inas.

Proyek BSM tersebut yang HOA nya ditanda tangani oleh Dwi Soetjipto pada awalnya sering saya kritisi dengan keras disetiap kesempatan RDP dengan Pertamina baik ketika saya masih di Komisi VII maupun di Komisi VI karena saya anggap sangat merugikan Pertamina sebab take or pay nya 60%.

"Oleh karena itu juga, ketika Masa Manik ditunjuk sebagai Dirut Pertamina dan kemudian mempelajari apa yang dikritisi oleh saya, kemudian membekukan perjanjian dengan BSM tersebut karena dia membenarkan bahwa Pertamina akan berada pada posisi yang sangat sulit apabila kerjasama dengan BSM tersebut dilanjutkan, selain itu juga PLN sebagai off taker menginginkan ikut dalam proyek ini, jadi tidak heran jika ada pembicaraan antara Rini Sowandi dengan Sofyan Basir."

"Apakah perubahan nomenklatur direktorat di Pertamina serta pemecatan Masa Manik ada kaitan dengan pembekuan perjanjian proyek BSM ini? Harus ada penyelidikan yang komprehensif karena saya menilai bahwa Rini Soewandi telah melanggar UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme."

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies ( IRESS), Marwan Batubara menduga 'Pak Ari' dalam rekaman di kedua pejabat ini merujuk pada Ari Soemarno. Untuk itu, Menteri Rini dan Bos PLN Sofyan Basir harus bisa mengungkapkan kebenaran rekaman tersebut.

"Saya sudah dapat rekaman itu. Mereka seperti membicarakan proyek PLN. Apalagi bawa-bawa nama Ari, kemungkinan besar Ari Soemarno. Intinya, kita meminta sebagai pejabat publik untuk segala tindak tanduknya harus dibuka ke masyarakat. Agar tak ada prasangka buruk," kata Marwan.