Merdeka.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memberikan diskon 85 persen atas sewa aset barang milik negara (BMN) untuk infrastruktur Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC). Keputusan ini diatur dalam Nomor (PMK) Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang mengakomodir penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan aset negara atau BMN akibat kondisi tertentu.

"KCIC ini sudah terbit persetujuannya. Peraturan sebelumnya kan hanya 1 angka, 50 persen. Kemudian dengan PMK 115/2020 itu faktor penyesuaian jadi 1-50 persen," terang Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Purnama T. Sianturi, dalam video konferensi, Jumat (18/9).

Adapun faktor penyesuaian yang dimaksud, yakni adalah besaran final yang harus dibayarkan KCIC selaku penyewa, yakni 15 persen dari nilai totalnya.

"Dengan perhitungan keekonomian, ditetapkan jadi 15 persen. Kalau ditanya berapa 15 persen ini, sudah ada angka Rp 436 miliar. Ini sudah melihat semua aspek ekonomi dan kita harus lihat mendukung juga, dia menyediakan transportasi publik modern cepat murah dari Jakarta ke Bandung," kata Purnama.

Kemenkeu Beri Keringanan Sewa Aset Negara untuk Infrastruktur

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang mengakomodir penyederhanaan proses bisnis dan penyesuaian tarif pemanfaatan aset negara atau BMN akibat kondisi tertentu.

Melalui peraturan ini, kegiatan Pemanfaatan BMN berupa Pinjam Pakai dapat diakselerasi melalui penyederhanaan proses serah terima objek yang mendahului persetujuan Pengelola, serta kegiatan Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dapat diberikan penyesuaian tarif atau disediakan mekanisme terkait hal tersebut.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Purnama T. Sianturi menjelaskan, pemanfaatan untuk infrastruktur yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur, kegiatan pengelolaan infrastruktur, dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan fungsi infrastruktur.

Untuk hal tersebut, kemudian diberlakukan penyesuaian dan ini bukan diskon. Melainkan persentase biaya sewa yang dikenakan. Misalnya, diberlakukan faktor penyesuaian 5 persen, maka biaya sewa yang harus dibayarkan adalah sebesar 5 persen dari biaya sewa yang berlaku.

"Sebagai contoh, ketika di PMK yang lama itu jika pemanfaatan aset BMN untuk infrastruktur perkeretaapian, waktu itu angkanya 50 persen. Maka sewanya 50 persen. Tapi dengan peraturan baru, faktor penyesuaian itu antara 1-50 persen. Jadi bisa 1 persen, 2 persen, sampai 50 persen, tergantung analisa terhadap keuangan dari kelayakan bisnis dari mitra di dalam kerjasama pemanfaatan infra tersebut dalam bentuk sewa," jelas dia.