Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

92 Persen Anggaran Kemensos 2021 Dialokasikan Untuk Bansos

92 Persen Anggaran Kemensos 2021 Dialokasikan Untuk Bansos Menteri Sosial Juliari Batubara. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyampaikan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berjumlah Rp 92,82 triliun. Angka ini turun dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 134 triliun.

Dilihat dari struktur anggarannya, 92 persen dialokasikan untuk belanja bantuan sosial (bansos) yakni sebesar Rp 85,56 triliun.

"Kemudian sisanya adalah belanja pegawai 0,55 persen sebesar Rp 511,93 miliar, belanja modal 1,30 persen sebesar Rp1,21 triliun dan belanja barang 5,97 persen sebesar Rp5,54 triliun," ujar Menteri Juliari dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8).

Dirinya menambahkan, program reguler Kemensos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai akan tetap berjalan tahun depan.

Untuk PKH ditargetkan akan menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 28,71 triliun. "Sesuai arahan bapak presiden program ini akan kami sempurnakan dalam rangka membantu percepatan penanggulangan stunting yang merupakan salah satu major project daripada pemerintah di tahun 2021-2024," katanya.

Lalu untuk program Kartu Sembako, ditargetkan menyasar 18,8 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 45,12 triliun. Adapun, besaran Kartu Sembako ini ialah Rp200.000 per KPM per bulan dari sebelumnya berjumlah Rp150.000.

Menteri Juliari menyatakan, program Kartu Sembako dilanjutkan untuk juga menjaga daya beli dan memastikan bahwa konsumsi di keluarga-keluarga dengan pendapatan terbawah tetap terjaga khususnya di masa pandemi.

Kemudian untuk program Bantuan Sosial Tunai akan dianggarkan dalam jangka waktu 6 bulan dengan besaran Rp200.000 per KPM per bulan. "Kita ambil indeksnya agar sama dengan program kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp 12 triliun," tuturnya.

Lakukan Perbaikan Data

Disamping itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akan menjadi data referensi satu-satunya untuk seluruh program perlindungan dan jaminan sosial.

Adapun jumlah anggaran yang disiapkan untuk DTKS ialah Rp1,36 triliun dengan cakupan sekitar 60 persen dari rumah tangga atau 42,8 juta rumah tangga yang saat ini cakupannya 40 persen.

"Nantinya akan menjadi lebih banyak lagi database yang kita miliki dengan keluarga income terendah dan juga selain itu juga dengan melakukan verifikasi dan validasi secara nasional," ujarnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar: Saya Heran Memang Kemiskinan Kita Naik, Kok Bansos Meningkat?

Ganjar: Saya Heran Memang Kemiskinan Kita Naik, Kok Bansos Meningkat?

Ganjar Pranowo menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara untuk kenaikan anggaran bansos.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos

Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun

Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun

Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat

Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat

Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya