Merdeka.com - Pemerintah akan mengambil alih mayoritas saham milik PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). Langkah ini dilakukan sebagai kompensasi atas ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang ke pemerintah yang pada akhirnya mengonversi utang Multi Years Bond/MYB menjadi saham.

"Kalau kita selesaikan dengan pengembalian uang barang dari pemilik lama tidak akan bisa diperoleh. Aset kita tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ini dilema yang harus dipecahkan. Kita punya aset, pemilik lama tidak bisa bayar kita manfaatkan saja," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Racwatarwata dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Kamis (12/9).

Isa menjelaskan kebijakan konversi ini telah masuk dalam Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki saham 70 persen di Tuban Petro. Pasca konversi tuntas, pemerintah akan memiliki 95,9 persen saham di Tuban Petro.

"Pada nantinya, 100 persen penguasaan aset ada di tangan pemerintah. Akan dikembangkan dengan langkah selanjutnya untuk pemanfaatan," katanya.

Dia menambahkan apabila aset petrokimia dimanfaatkan secara optimal maka akan memiliki potensi penghematan sampai Rp5 triliun per tahun. Dengan aktivitas produksi tersebut maka peningkatan yang disumbang oleh industri ini bisa mencapai 35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Kontribusi bisa meningkat tambahan 35 persen. PDB yang disumbangkan petrokimia," kata dia.

Tak sampai di situ, keuntungan lain didapatkan pemerintah apabila mampu memaksimalkan Tuban Petro ini membuka lapangan pekerjaan baru. Sebanyak 14.500 orang dapat dipekerjakan dengan baik, dan sekitar 12.900 orang akan mampu membuat kontribusi pendapatan rumah tangga meningkat. "Sekitar 39 persen khusus pendapatan rumah tangga," imbuhnya.

"Kemudian pemerintah akan mendapatkan setoran pajak, karena PTTPI group akan dapatkan keuntungan, USD 1,9 miliar ekspektasi kami dari itungan," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Tuban Petrochemical Industries Sukriyanto mengaku siap apabila pengelolaan saham dikuasai oleh pemerintah. Dengan seluruh perbaikan yang ada di dalam industri Tuban Petro diharapkan industri ini akan terus memberikan sumbangsih kepada negara.

"Kalau ingin ambil alih sudah siap dikembangkan lebih jauh dalam menjawab kebutuhan. PTTPI sudah siap," tandasnya.

Sebagai informasi, utang Tuban Petro kepada pemerintah dimulai pada 2004 silam, ketika perusahaan menerbitkan obligasi multiyears yang diserap Kemenkeu dengan pokok Rp3,26 triliun. Hanya saja, Tuban Petro dinyatakan gagal bayar pada 2012.

Sebagai konsekuensi, kuasa saham kemudian harus berpindah kepada pemerintah. Namun, hal itu tak bisa dilakukan lantaran konversi obligasi multiyears menjadi saham tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Urgensi pengembangan industri petrokimia, juga mendesak karena Indonesia pernah menjadi yang terbesar di ASEAN di periode tahun 1985-1998 dari sisi kapasitas produksi. Namun, kondisi tersebut, saat ini terbalik di mana Indonesia menjadi negara tujuan impor dari negara ASEAN dikarenakan tidak ada lagi investasi baru di sektor petrokimia.