Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mengadakan rapat koordinasi mengenai Strategi Akselerasi Pencapaian Target Devisa Pariwisata 2019. Rapat itu menargetkan, negara akan meraup devisa sebesar USD 17,6 miliar dan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ada enam langkah strategis untuk mendorong penerimaan devisa pariwisata 2019. Langkah ini diputuskan pada Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (Rakorpusda) yang diselenggarakan hari ini di Gedung Bank Indonesia.

"Pertama, pemerintah dan BI akan mempercepat penyelesaian beberapa proyek infrastruktur, seperti New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Yogyakarta dan akses pendukungnya, runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, rapid exit taxiway Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, dan pengembangan jalan di sekitar destinasi wisata," ujar Perry di Kantornya, Jakarta, Senin (18/3).

Perry mengatakan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur tersebut untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

Langkah kedua, mendorong pengembangan atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (cross-border tourism) melalui penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik. Selain itu juga adanya pengembangan atraksi wisata ke arah quality tourism dengan menetapkan kapasitas daya dukung (carrying capacity) di daerah destinasi wisata.

Ketiga meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata melalui upaya percepatan pembebasan lahan untuk pengembangan amenitas di Danau Toba dan Borobudur. Selain itu juga adanya penyelenggaraan Program Indonesia Bersih untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di berbagai daerah destinasi wisata.

"Di sisi lain, BI juga akan memastikan ketersediaan uang Rupiah laik edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata," jelas Perry.

Keempat, pemerintah dan BI juga memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan mancanegara, antara lain melalui promosi digital (marketplace), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (hot deals) di destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi regional tourism hub.

Kelima, mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan informasi, yakni penerbitan publikasi standardisasi kegiatan usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait aktivitas pariwisata.

Selain itu adanya penerbitan petunjuk teknis (juknis) penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pariwisata untuk meningkatkan akses pembiayaan BI dan pemerintah juga akan melakukan penyusunan kajian terkait insentif dan model pembiayaan untuk pengembangan destinasi wisata.

Langkah lain peningkatan kapasitas SDM di daerah destinasi wisata melalui pendidikan vokasi dan program sertifikasi di bidang kepariwisataan. Selain itu akan dilakukan pengkinian data dan informasi pariwisata untuk identifikasi pola pengeluaran wisatawan mancanegara.

Keenam, pemerintah dan Bank Indonesia menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah (MKK Daerah). "Itu langkah jangka pendek. Langkah jangka panjang ya dengan membangun infrastruktur, promosi, investasi dan peningkatan kualitas SDM," tandasnya.