Merdeka.com - Kementerian Perhubungan siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022, guna mempercepat program penggunaan kendaraan listrik dinas untuk instansi pemerintahan.

"Target penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai digunakan sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Hendro Sugiotno di Jakarta, Selasa (1/11).

Secara target, Kemenhub berharap sudah ada sebanyak 53.119 kendaraan listrik dinas bagi seluruh instansi pemerintahan, baik untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) hingga TNI/Polri.

"Target penggunaan kendaraan listrik untuk 2022 sebesar 13.236 unit kendaraan roda dua, dan 39.883 unit kendaraan roda empat untuk kendaraan operasional K/L (termasuk TNI, POLRI dan Pemda)," terang Hendro.

Mantan Kapolda Lampung tersebut menyampaikan, perkembangan uji tipe kendaraan listrik yang signifikan disambut baik oleh agen pemegang merek (APM), yang terus mengembangkan teknologi kendaraannya pada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

"Hingga 25 Oktober 2022, jumlah kendaraan listrik yang telah memiliki SRUT (sertifikat registrasi uji tipe) sudah mencapai 31.827 unit kendaraan. Ditjen Hubdat juga terus mengembangkan fasilitas pengujian tipe untuk kendaraan listrik di BPLJSKB (balai pengujian laik jalan dan sertifikasi kendaraan bermotor) sebagai fasilitas uji tipe pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, pengadaan kendaraan listrik berbasis baterai atau electric vehicle (EV) ini harus diperhitungkan sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK).

"Soal mobil dinas, pada akhirnya semua akan dilakukan secara bertahap tergantung usia kendaraan. Kita juga perhatikan SBSK, standar barang sesuai kebutuhan," jelas Rionald beberapa waktu lalu.

Menyambung pernyataan tersebut, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengutarakan, standar mobil konvensional yang cocok dijadikan kendaraan dinas biasanya berukuran antara 2.500-3.000 CC.

"Jadi contoh, dulu standar menteri 3.000 CC. Kalau dulu makin gede CC-nya makin besar, makin mewah, makin mahal. Kalau dengan electric vehicle ini apa sih ukurannya?" sebut dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com